Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Abadi, memberikan pandangan komprehensif terkait pembahasan anggaran Sekretariat Daerah (Setda) pada rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kotim di ruang rapat utama DPRD Kotim.
Menurutnya, anggaran Setda yang mengalami penurunan cukup signifikan dapat dijadikan indikator sejauh mana pemerintahan daerah mampu mempertahankan kualitas pelayanan di tengah keterbatasan dana.
“Efisiensi boleh saja, tapi jangan sampai menghambat fungsi pelayanan publik yang menjadi wajah utama pemerintah di mata masyarakat,” ujar Abadi.
Ia menilai, kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan di tengah keterbatasan anggaran akan menjadi tolok ukur bagi Bupati dan jajaran eksekutif lainnya.
“Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana setiap bagian, terutama Setda, tetap mampu menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik dengan baik di tengah efisiensi,” tambahnya.
Abadi juga menyoroti fakta bahwa pada tahun anggaran sebelumnya, sejumlah pos belanja Setda sudah habis di pertengahan tahun, menandakan perlunya perencanaan ulang agar tidak terjadi kekosongan anggaran yang dapat mengganggu kelancaran program kerja.
“Kami berharap tim anggaran pemerintah daerah benar-benar memperhitungkan kebutuhan riil di lapangan. Kalau setiap tahun pola ini berulang, tentu harus ada penyesuaian agar pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Lebih jauh, Abadi menanggapi usulan dari Setda melalui Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Publik yang tidak meminta penambahan anggaran besar, melainkan mengajukan kebutuhan sarana prasarana modern seperti drone dan iPad.
Ia menyebut, permintaan itu wajar dan justru mendukung peningkatan kinerja komunikasi publik serta dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.
“Perangkat seperti drone dan iPad bukan kebutuhan sekunder atau gaya hidup. Itu adalah alat kerja yang menunjang efektivitas komunikasi pimpinan dengan masyarakat. Bayangkan, sejak 2018 belum ada pengadaan baru, padahal teknologi berkembang sangat cepat,” jelas Abadi.
Ia menambahkan, kinerja Setda yang juga berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan kepala daerah harus didukung dengan peralatan modern agar dapat merespons situasi lapangan dengan cepat, akurat, dan efisien.
“Kami mendorong agar Kabag Protokol terus meningkatkan peran dalam menjembatani aspirasi masyarakat. Baik yang disampaikan secara langsung, melalui media, atau lewat saluran formal, semuanya harus segera diteruskan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Abadi juga menekankan pentingnya sinergi antarbagian di lingkungan Setda agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan produktivitas kerja. Ia meminta agar penggunaan anggaran difokuskan pada program strategis yang berorientasi pada hasil nyata.
“Efisiensi bukan berarti mematikan kreativitas. Justru dengan efisiensi, kita harus berpikir lebih inovatif agar pelayanan publik bisa lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya menutup.
Dengan sikap konstruktif ini, DPRD Kotim melalui Komisi I menegaskan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi pemerintah daerah, selama tetap memperhatikan keseimbangan antara penghematan dan peningkatan kualitas kinerja birokrasi.
Abadi berharap, langkah-langkah yang diambil Pemkab Kotim tidak hanya sekadar simbol penghematan, tetapi benar-benar berdampak pada tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
