Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah menguatkan kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD, Dina Maulidah, dalam berbagai kesempatan terkait penguatan kapasitas dan advokasi PUG.
Menurut Dina, strategi PUG tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi harus diintegrasikan ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Pokja PUG merupakan strategi pembangunan inklusif. Melalui PUG, tidak ada lagi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses pembangunan,” tegasnya pada Rabu, 24 September 2025.
Dina menjelaskan bahwa DPRD siap menjalankan peran ganda: sebagai pengawas sekaligus mitra dalam penyusunan kebijakan anggaran yang mendukung pelaksanaan PUG.
Menurutnya, anggaran pembangunan daerah dan kebijakan sektor harus mempertimbangkan aspek gender agar pembangunan merata bagi seluruh warga.
“Kita mendukung penuh kegiatan advokasi dan penguatan kapasitas Pokja PUG yang telah digelar Pemda (melalui Dinas DALDUK KBP3A). Tetapi dukungan tidak berhenti di situ, DPRD akan turut mengawal pelaksanaan di lapangan melalui fungsi legislasi dan pengawasan,” ujar Dina dalam wawancara dengan media.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan PUG sangat bergantung pada komitmen lintas sektor — baik di tingkat OPD, Camat, Kepala Desa, hingga unit terkecil dalam pemerintahan.
Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyedia data yang akurat, serta keberlanjutan pendampingan menjadi kunci agar PUG bukan sekadar jargon, melainkan praktik nyata di setiap kebijakan publik.
Dina mengingatkan bahwa Pokja PUG harus aktif memberi masukan dan pendampingan dalam tahapan perencanaan pembangunan; bukan hanya sekadar hadir sebagai struktur formal.
Menurutnya, jika fungsi Pokja hanya sebatas kewajiban administratif, maka potensi manfaatnya akan sangat terbatas.
DPRD Kabupaten Murung Raya berharap penguatan ini bisa menjadi pijakan agar pembangunan daerah semakin inklusif dan berkeadilan gender.
Dina menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong agar setiap rancangan kegiatan dan anggaran daerah ke depan memperhatikan prinsip PUG demi keseimbangan akses pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.
“Dengan dukungan dari legislatif dan eksekutif, harapannya Pokja PUG bisa lebih solid dan efektif,” tukasnya.
Tujuannya adalah menciptakan Murung Raya yang lebih adil, tanpa diskriminasi gender dalam kesempatan dan manfaat pembangunan.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
