Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Seruyan membahas permasalahan administrasi yang ada pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Seruyan.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko dan Wakil Ketua II DPRD Seruyan M. Aswin serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan Djainu’ddin Noor berserta jajaran dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Baca Juga :
Pengoptimalan CSR PBS Harus Tepat Sasaran, DPRD Seruyan Tegaskan Hal Ini !
“Rapat ini kita laksanakan dalam rangka menindaklanjuti administrasi dalam LKPJ Seruyan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan kepada kami,” katanya, pada Senin 8 Mei 2023.
Pada tanggal 17 April 2023 lalu, pihaknya telah menggelar rapat internal untuk membahas permasalahan tersebut. Di mana, LKPJ diserahkan oleh Pemkab Seruyan pertanggal 11 April 2023, yang notabenenya harus diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Yang mana, seyogyanya tanggal 31 Maret itu paling lambat sudah diserahkan ke kami. Artinya, pertama dari segi waktu sudah terlewat atau adanya keterlambatan,” ujarnya.
Baca Juga :
Pembangunan Ruas Jalan di Bantaran Sungai Seruyan Jadi Perhatian Serius !
Permasalahan kedua, LKPJ tersebut diketahui ditandatangani oleh Bupati Seruyan Yulhaidir tanggal 31 Maret 2023. Yang mana, di saat bersamaan beredar isu bahwa ada sebuah surat dari pihak rumah sakit yang menyatakan Bupati Seruyan tengah menjalani perawatan atau sakit.
“Sehingga, banyak dari kawan-kawan yang mempertanyakan masalah ini. Karena dari kacamata kami, ini tidak normal dengan beberapa alasan tersebut. Maka dari itulah, kami menggelar raker hari ini untuk meminta kejelasan dari TAPD,” pungkasnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
