Ketua Komisi II DPRD Kotim, H Juliansyah meminta kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait, untuk memperkuat program peternakan pada tahun 2023 nanti, terutama di daerah-daerah yang sangat potensial memperdayakan peternakan khususnya sapi.
“Kami minta pemerintah kotim melalui dinas teknis harus lebih banyak memberdayakan peternak lokal. Sehingga ketika ada masalah penyakit hewan seperti PMK beberapa waktu lalu, daerah kita tidak lagi kewalahan mengatasinya, karena ternak di daerah kita dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan,” kata Juliansyah pada Jum’at, 09 Juni 2023.
Dirinya mengatakan dengan adanya peternakan sapi di Kabupaten Kotim nantinya dapat memenuhi kebutuhan daging yang diperlukan, sehingga tidak perlu lagi untuk mengambil keluar daerah seperti seperti Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, bahkan hingga wilayah Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga :
Komisi III DPRD Kotim Soroti Keselamatan Pengunjung Objek Wisata Jelawat
“Selama ini kan pasukan sapi di daerah kita ini masih dari luar daerah, maka dari itu pengembangan program peternakan sangat tepat dilakukan saat ini. Apalagi diketahui banyak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan peternakan, hanya saja kekurangan modal dan dukungan dari pemerintah daerah,” ujar Juliansyah.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan program integrasi sapi dan kelapa sawit dinilai sangat besar peluangnya untuk dikembangkan di Kabupaten Kotim ini karena masih banyak lahan masih kosong untuk dijadikan peternakan dan pangsa pasar daging sapi juga sangat terbuka lebar.
“Integrasi sapi dan kelapa sawit bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan memanfaatkan kebun kelapa sawit mereka untuk juga memelihara sapi. Sumber pakan didapat dan diolah dari sumber yang tersedia dan tidak terpakai di kebun sawit,” ucap Juliansyah.
Baca Juga :
DPRD Kotim Inginkan Pengadaan Bibit Tanaman Pemulihan Sektor Perkebunan
Ia juga mengatakan sistem tersebut sangat menguntungkan. Di satu sisi lahan dapat menanam kelapa sawit, sekaligus juga dapat beternak sapi. Dan ini bisa untuk jangka panjang karena sapi bisa dapat pakan dari sisa produksi sawit.
Secara tidak langsung ini juga mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam hal swasembada daging. Wajar kalau seharusnya pemerintah juga membantu masyarakat dalam bidang ini.
“Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar perusahaan dalam mengembangkan peternakan, melalui dukungan modal bibit sapi yang kemudian dipelihara oleh warga di lahan sawit milik perusahaan dengan pembagian hasil yang disepakati, Program ini salah satu wujud kepedulian perusahaan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
