banner 130x650

Kebijakan Pendisiplinan ASN Kotim Didukung Penuh DPRD Kotim

Padi
Foto : H Rudianur - anggota DPRD Kotim

Wakil Ketua DPRD Kotim memberikan dukungan langkah kebijakan Bupati Kotim soal pendisiplinan kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua tingkatan yang ada di daerah ini terutama yang menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS).

H Rudianur, Wakil Ketua I DPRD Kotim mengungkapkan kepada setiap ASN agar benar-benar disiplin dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain menurutnya Bupati Kotawaringin Timur sudah mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak memanipulasi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

“Namun pada kenyataannya dinilai masih ada beberapa yang memberikan nilai hingga mencapai 100 persen hanya untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai secara maksimal, hal semacam ini harus menjadi perhatian kita semua, kenapa karena kalau memang benar hal ini terjadi yang dirugikan adalah masyarakat kita dan daerah,” ungkap H Rudianur pada Senin, 22  Mei 2023.

Baca Juga :

Hendra Sia : Cegah Politik Sara, Masyarakat Harus Bijak Bermedia Sosial

Legislator Partai Golkar ini berharap agar semua ASN yang diberikan amanah dapat bekerja secara profesional dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan selama ini.

BACA JUGA :  Kafilah Kecamatan Baamang Akan Bertanding di MTQ Kabupaten Kotim 2022 !

“Kalau kita runut dan hitung gaji hingga tunjangan mereka sangat besar, namun pertanyaannya apakah kinerja mereka layak mendapatkan semua itu, untuk itu makanya ada yang namanya penilaian terhadap kinerja ASN kita,” timpalnya.

BACA JUGA :  Komisi IV DPRD Kotim Minta Kendaraan Besar Harus Dibatasi Masuk Dalam Kota

Disamping itu dia juga berharap agar semua pemimpin di dinas-dinas yang ada terus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja setiap anak buahnya di berbagai tingkatan, hal ini dinilai perlu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab seorang pemimpin.

“Dinas-dinas harus memantau kinerja anak buahnya, jangan sampai praktik manipulasi SKP dan lainnya ini dibiarkan terjadi begitu saja, karena yang dirugikan adalah masyarakat dan daerah,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca