DPRD Kotim mendengarkan aspirasi dari seluruh pendemo yang menolak BBM, dan menyuarakan hak mereka yang sedang menempuh dibangku pendidikan di kawasan infrastruktur jalan Ki Hajar Dewantara yang rusak parah.
Wakil Ketua I DPRD Kotim, H.Rudianur mengungkapkan dirinya siap untuk mengawal dan mendesak Pemerintah Daerah melakukan perbaikan jalan Ki Hajar Dewantara yang merupakan pusat kawasan pendidikan dan pelajar di Sampit.
“Walaupun ini diluar konteks demo, kita terima semua yang dituntut. Saya sepakat untuk melakukan pengawalan serta mendorong pemerintah kita melakukan peninjauan dan perbaikan dengan sesegera mungkin. Saya juga sangat setuju dengan usulan teman-teman untuk dibangunnya sebuah batas zona integritas yang mana kita tau itu wilayah sekolah dan kampus,” ucap Rudianur pada Rabu, 07 September 2022.
Baca Juga : Gedung DPRD Kotim Diserang Aksi Unjuk Rasa, Layangkan 4 Tuntutan !
Dirinya menjelaskan, dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini juga tengah hadir dari berbagai macam dapil. Maka ia akan meneruskan kepada Anggota DPRD Kotim yang bertupoksi di daerah pemilihan (dapil) tersebut.
Dari pantauan MentayaNet.com, Jalan Ki Hajar Dewantara mengalami rusak parah akibat ada truk dan kendaraan bermuatan melebihi kapasitas yang nakal melintasi dengan sengaja. Kerusakan jalan ini telah terjadi sejak awal 2022, yang bertitik paling parah di depan Kawasan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sampit.
Informasi yang didapat, sudah banyak korban yang terjatuh di lokasi itu karena jika saat hujan turun maka kedalaman lubang tidak dapat diketahui. Pasalnya, saat cuaca kemarau pula membuat jalan sangat berdebu membuat pengguna jalan terganggu.
“Jalan di Ki Hajar Dewantara yang akan dilakukan perbaikan harus dikawal, karena supaya diketahui titik yang patut di lakukan perbaikan oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya.
Baca Juga : Tok! Ini Jawaban Waket I DPRD Kotim Untuk Demonstran
Terpisah, Mahasiswa STIH Habaring Hurung, Rabbani yang merupakan Koordinator Lapangan dari aksi damai pada 06 September 2022 lalu merasakan pemerintah daerah tidak memperdulikan kawasan pendidikan yang merupakan prioritas utama.
“Tuntutan ke-4 sesuai dengan yang kami inginkan, terkait isu lokal yang mana Jalan ki Hajar Dewantara itu sudah lama tidak diperbaiki. Apakah harus tunggu korban dulu baru di perbaiki, kami ingin segera di perbaiki,” tegasnya.
Ia menerangkan, di jalan tersebut terdiri dari beberapa tempat pendidikan seperti STKIP Muhammadiyah Sampit, STIH Habaring Hurung, SMK PGRI Sampit, SMK Negeri 1 Sampit dan SMA Negeri 3 Sampit.
Dirinya berharap, dengan usulan pendemo menolak BBM yang memberikan tuntutan isu lokal membuat kacamata pemerintah daerah terbuka dan tergerak untuk segera merealisasikannya.
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Respon (2)
Komentar ditutup.