Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran pembinaan olahraga tahun 2025 kepada DPRD.
Kondisi ini menjadi sorotan Komisi III DPRD Kotim karena dana pembinaan sebesar Rp 1 miliar yang dialokasikan melalui KONI belum terlihat pemanfaatannya secara jelas.
Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan pihaknya sudah menunggu laporan resmi dari Dispora mengenai perkembangan penggunaan anggaran tersebut.
Namun hingga awal Oktober, data yang dibutuhkan belum disampaikan. DPRD pun menjadwalkan rapat kerja dengan Dispora mendatang untuk meminta penjelasan secara rinci.
“Dana pembinaan atlet jangan sampai tidak jelas pemanfaatannya. Kita perlu tahu sejauh mana anggaran Rp 1 miliar itu sudah dijalankan, apa saja programnya, dan siapa saja yang mendapat manfaat,” kata Riskon.
Riskon menambahkan, persoalan ini juga perlu dilihat dari aspek kelembagaan. Pasalnya, pengurus KONI Kotim baru saja dilantik beberapa bulan lalu.
Kondisi tersebut menurutnya bisa menjadi salah satu faktor keterlambatan pelaporan karena proses penyesuaian manajemen organisasi masih berlangsung.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh menghambat transparansi penggunaan anggaran.
Selain itu, rapat mendatang juga akan membahas persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah tahun 2026 di Kotawaringin Barat.
Riskon menekankan agar Dispora bersama KONI memiliki perencanaan matang dalam menjaga kesinambungan pembinaan atlet daerah, meski anggaran daerah tengah menghadapi tekanan.
DPRD menyoroti penurunan transfer dana dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 miliar.
Dampaknya, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim 2026 yang sebelumnya diestimasi Rp 2,2 triliun diperkirakan menyusut menjadi Rp 1,9 triliun.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berimbas pada program pembinaan olahraga jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Kalau sektor olahraga terus terpinggirkan karena alasan anggaran, prestasi daerah bisa tertinggal. Padahal pembinaan atlet butuh keberlanjutan, bukan sekadar proyek tahunan,” ujarnya.
Komisi III menegaskan bahwa Dispora harus segera menyusun laporan realisasi yang transparan dan akuntabel.
DPRD juga mendorong adanya alternatif strategi, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga independen, agar program pembinaan atlet tetap berjalan meski dana APBD berkurang.
Legislator berharap rapat kerja pekan depan menjadi langkah awal memperbaiki sistem pengelolaan anggaran olahraga di Kotim.
“Dengan begitu, pembinaan atlet tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu mendongkrak prestasi daerah di ajang Porprov maupun tingkat nasional,” tutupnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
