Rencana penertiban pedagang yang melanggar ketentuan di kawasan Pasar Keramat, Sampit, masih terbentur oleh birokrasi yang lamban.
Belum adanya perintah resmi dari Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi salah satu penyebab utama penertiban belum terlaksana.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMPP) Kotim, Johny Tangkere, mengungkapkan bahwa koordinasi lintas instansi belum berjalan optimal. Rapat teknis yang diagendakan pun tidak membuahkan hasil maksimal karena sejumlah dinas terkait tidak hadir lengkap.
“Satpol PP masih menunggu surat perintah dari Bupati untuk melakukan penertiban, padahal tindakan terhadap pelanggaran Perda sudah menjadi tugas melekat mereka,” ungkap Johny pada Rabu, 28 Mei 2025.
Ia menilai bahwa penertiban seharusnya dapat dilakukan tanpa harus menunggu perintah khusus dari Bupati.
“Kita tidak bisa terus-menerus menunda-nunda penertiban karena alasan koordinasi yang tidak efektif. Ini menyangkut wajah kota dan kepatuhan terhadap aturan,” tegasnya.
Johny juga mengapresiasi dukungan dari aparat kepolisian yang siap membantu jika penertiban dilakukan.
Namun, yang menjadi masalah adalah pedagang liar yang tidak mau dirapikan dan cenderung menolak upaya penertiban. Mereka tetap berjualan di tempat yang tidak seharusnya, sehingga mengganggu ketertiban dan estetika kawasan pasar.
“Kita harus segera mengambil tindakan tegas untuk menegakkan aturan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Jika pedagang liar tidak mau dirapikan, maka kita harus melakukan penertiban secara menyeluruh untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan kawasan pasar,” tutupnya.
Dengan demikian, diharapkan kawasan Pasar Keramat dapat menjadi lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
