Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Timur (Kotim) lakukan audiensi dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) terkait penyampaian penugasan Kementrian Pendidikan dalam hal riset dan teknologi, pada Kamis 09 Maret 2023, di Rumah Jabatan Bupati Kotim.
“Tujuan dari audiensi ini adalah untuk menyampaikan penugasan dari Kementrian Pendidikan, dan UMPR mendapat amanat dalam menjalan tugas tersebut. Penugasan yang diberikan adalah menjalankan program yakni Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL),” ujar Rektor UMPR M Yusuf.
Yusuf menjelaskan, RPL adalah sebuah kebijakan pemerintah untuk menyetarakan aktivitas-aktivitas seperti aparatur pemerintah, TNI-Polri, aparatur desa maupun pendampingnya, dan masyarakat. Yang mana selama ini belum bisa mengakses pendidikan tinggi karena tugas-tugas mereka.
Baca Juga :
Perkuat Kemitraan Organisasi Olahraga, Dispora Kotim Adakan Pelatihan
“Dengan adanya program ini, diharap mereka dapat terbantu dan dapat mengakses pendidikan tinggi sesuai dengan bidang mereka,” tuturnya.
la mengatakan, syarat untuk mereka yang lulus tingkat SMA sudah mencapai 5 tahun, aktivitas-aktivitasnya akan disetarakan sebagai kegiatan akademik, penyesuaian aktivitas itu sampai dengan 5 semester. Artinya para aparatur desa dan pendampingan desa serta masyarakat hanya akan menjalani pendidikan selama 2 semester dan berhak mendapatkan gelar sarjana.
“Pola penyelenggaraannya itu nantinya sangat natural, mereka tidak harus meninggalkan tugasnya maupun desanya, tapi nantinya menggunakan pembelajaran jarak jauh yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Dan bagi daerah-daerah yang blank spot atau memilik akses yang terjangkau nantinya dosen akan datang ke daerah/desa tersebut dan menentukan titik kumpulnya dimana di setiap desa, yang mudah di akses dimana-mana,” pungkasnya.
Asisten I Sekretariat Daerah Kotim, Rihel menambahkan bahwa akan ada nanti pembicara lanjutan kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal pembiayan. Lanjutnya, di tahun 2021 program RPL sempat ada hibah oleh pemerintah untuk uji coba, namun sekarang sudah diberikan penugasan mandiri oleh pemerintahan untuk 14 program studi.
“Ke-14 program studi itu adalah Teknik Sipil, Agroteknologi, Kehutanan, Ilmu Administrasi Negara, IImu Komunikasi, Ahwal Al Syahsyiyah (AHS), Pendidikan Teknologi Informasi (PTI), Bimbingan dan Konseling (BK), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Ekonomi, D3 Analis Kesehatan, D3 Farmasi, dan S2 Administrasi Publik (MAP),” pungkasnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
