banner 130x650

Penangan Stunting Kotim Perlu Ditanggapi Serius Oleh Pemerintah

Kotim
Foto : Hj Rusmawati - Anggota DPRD Kotim (Kanan)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta lebih serius. Dalam menangani kasus stunting dan gizi buruk yang masih tinggi di daerah ini. Khususnya di wilayah selatan seperti Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan. Untuk saat ini masih ada ratusan lebih balita yang mengalami gizi buruk dan stunting.

“Kami sangat prihatin terhadap masih banyaknya anak balita di wilayah selatan Kabupaten Kotim yang mengalami gizi buruk dan stunting. Kami minta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk lebih serius lagi menangani kasus gizi buruk dan stunting di wilayah tersebut,” kata Anggota DPRD Kabupaten Kotim Hj.Rusmawati pada Kamis, 15 Juni 2023.

Menurutnya kasus gizi buruk dan kasus stunting ini bukan masalah baru. Kasus ini sudah ada sejak lama, untuk mengurangi kasus gizi buruk dan stunting di daerah ini, maka pemerintah daerah wajib memprioritaskan dan menangani kasus tersebut dengan serius.

banner 1706 x 2560

Baca Juga :

DPRD Kotim Kaji Banding, Gali Potensial Pariwisata Kotim Ujung Pandaran

“Kalau pemerintah serius menangani masalah kasus gizi buruk dan stunting. Dipastikan generasi 10 sampai 20 tahun kedepan akan cemerlang. Pemerintah adalah organ paling paham dan mengetahui kondisi ekonomi, sosial serta kesehatan masyarakat hingga ke lingkup terkecil. Dibutuhkan inisiatif langsung dari pemerintah sendiri,” ujar Rusmawati yang merupakan anggota DPRD dari daerah pemilhan III yang meliputi wilayah selatan.

BACA JUGA :  PKB Sampaikan Kritikan RPJPD DPRD Kotim
Kotim
Foto : Ilustrasi stunting

Dirinya juga mendorong supaya pemerintah Kabupaten Kotim dapat menyisihkan anggaran. Untuk mengatasi dan menangani kasus gizi buruk dan stunting. Mencari tahu apa penyebabnya apakah yang menderita gizi buruk itu yang ekonomi ke bawah atau tidak. Kalau ada yang ekonominya cukup harus di cari tahu penyebab lain, supaya dapat menekan kenaikan kasus tersebut.

BACA JUGA :  DPRD Seruyan Minta PBS Memperhatikan Kesejahteraan Tenaga Kerja

“Kalau memang gizi buruk itu terjadi karena faktor ekonomi orang tua yang kurang mampu memenuhi gizi pada saat hamil. Pemerintah daerah perlu membuat suatu program yang dapat melayani memberikan gizi atau vitamin kepada ibu hamil secara gratis melalui puksesmas  setempat,” tukasnya.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

1135x1600

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca