Gaji Guru Tak Dibayar, Kades Adukan Permasalahan Ke DPRD Kotim

Gaji Guru tak dibayar menimbulkan konflik. Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah mengadukan persoalan itu ke DPRD Kotawaringin Timur.

Gaji Guru yang belum diterima ini menuai perhatian dari Ketua Komisi I DPRD Kotim, Rimbun ST dan meminta kepada Kepala Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut guna tidak mengganggu operasional dan hak orang banyak, terutama pada aparatur desa.

Sesuai dengan undang-undang, Kepala Desa adalah pejabat yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Baca Juga:

Nahkan ! DPRD Kotim Minta Satpol PP Tindak Toko Modern Tidak Terapkan Perda

Sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sering kali hak Kepala Desa menerima penghasilan tetap/gaji, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan diabaikan oleh Pemerintah Daerah.

“Tadi ada kurang lebih 10 orang Kades yang menyampaikan ke Komisi I, mereka mohon agar Pemkab mengutamakan anggaran operasional mereka, terutama gaji dan lainnya, baik tentang DD dan ADD karena dari awal tahun sampai sekarang belum mendapatkan hak mereka,” ucap Rimbun.

Baca Juga:

Besok Akan Ada Demo Besar Sopir Truk di DPRD Kotim, Mengapa ???

Ia menjelaskan, Kepala Desa dan perangkat Desa sangat membutuhkan anggaran operasional desa tersebut, terutama menghadapi bulan suci ramadan dan lebaran nanti. Mereka meminta bulan depan atau awal bulan April bisa terealisasi apa yang menjadi hak mereka dari bulan Januari sampai ke bulan April tahun 2023 ini.

Beberapa waktu yang lalu Bupati Kotim Halikinnor, menyampaikan tentang adanya kendala dari Pemerintah Pusat dan keadaan keuangan daerah yang menyebabkan gaji maupun tunjangan pegawai juga pensiun pencairannya.

“Untuk dana DAK dan DAU juga belum di transfer, mungkin dari sistem keuangan secara elektronik SOPD kita masih belum sempurna dan juga yang dilakukan oleh beberapa Dinas, bahwa ada informasi mereka belum juga ada yang merubah dari belanja tidak langsung ke belanja langsung, itu juga menjadi kendala kita,” tutupnya.