Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) sekaligus Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Yulhaidir mendorong perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit, agar kedepannya lebih baik dan proses kerja sama antara berbagai pihak pun semakin erat.
Perbaikan tata kelola itu sejalan dengan adanya permintaan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi kepada masing-masing kabupaten penghasil kelapa sawit menyediakan data-data terkait sawit, kata Yulhaidir di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan.
“Data yang dimaksud itu terkait jumlah dan luas Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit, luas kebun masyarakat atau petani plasma, jumlah penduduk atau kepala keluarga penerima manfaat kelapa sawit, dan lainnya terkait inventarisasi sawit,” ucapnya.
Dia menjelaskan, melalui pendekatan kewilayahan atau yurisdiksi, Kabupaten Seruyan ingin membawa target keberlanjutan sebagai milik dari semua pihak dengan dipimpin oleh pemerintah daerah sebagai pengarah. Termasuk, otoritas yang memfasilitasi tercapainya target bersama dengan dukungan kebijakan.
Baca Juga :
Tegas! Bupati Seruyan Temui Ditjen Migas, Demi Pemerataan Distribusi LPG
“Melalui pendekatan ini juga, pemerintah daerah menjamin seluruh produser di wilayah yurisdiksi Seruyan untuk melaksanakan praktik perkebunan sesuai dengan prinsip dan kriteria berkelanjutan,” kata Yulhaidir.
Dirinya pun menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melakukan langkah-langkah yang sudah ditempuh, baik berupa peraturan maupun surat keputusan serta kendala yang dihadapi, sehingga dengan begitu perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat bisa tertata dan dikelola dengan baik.
Hal tersebut, lanjut dia, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kenyamanan kepada para investor yang beroperasi di Bumi Gawi Hantantiring ini.
“Seperti capaian lain yang telah diperoleh sebagai bagian dari tahap menuju sertifikasi yurisdiksi, diantaranya adalah pendampingan sertifikasi RSPO petani swadaya atau masyarakat, pembentukan Internal Control System (ICS) Tunggal Kabupaten, serta adanya rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tahap demi tahap sertifikasi yurisdiksi,” demikian Yulhaidir.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Respon (1)
Komentar ditutup.