Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rinie berharap realisasi pembangunan pada 2023 ini lebih meningkat dibanding tahun lalu sehingga membawa manfaat besar bagi masyarakat.
“Berbagai kekurangan yang terjadi tahun lalu harus kita jadikan pelajaran supaya tahun ini tidak terulang. Kami di DPRD mendorong agar realisasi fisik dan keuangan pada 2023 ini jauh lebih baik dibanding 2022,” kata Rinie di aula rumah jabatan bupati Kotim, pada Selasa 7 Maret 2023.
Dari hasil pantauan DPRD pada akhir 2022 lalu, ada beberapa kegiatan fisik yang dikerjakan terkesan seperti mengejar waktu. Hal ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi karena dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan lantaran lebih fokus pada pemenuhan target batas waktu.
Baca Juga :
Gawat Stok Darah di PMI Kotim Mulai Menipis !!!
Menurut Rinie salah satu penyebab pekerjaan harus berkejaran dengan batas waktu adalah keterlambatan memulai pekerjaan. Seharusnya proses administrasi yaitu lelang bisa dilakukan lebih awal sehingga pekerjaan pembangunan fisik bisa langsung dimulai ketika memasuki awal tahun.
“Masalah ini menjadi agenda rutin pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap tahun pelaksanannya bisa lebih baik dengan berkaca pada kekurangan yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya,” pungkas Rinie.
Untuk Rinie mendukung saat ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin sudah memulai kegiatan pekerjaan fisik. Hal itu ditandai dengan “kick off” penandatangan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di aula rumah jabatan bupati pada Kamis pagi.
“Dengan dimulai lebih awal, penyelesaian pekerjaan pun diharapkan lebih cepat juga sehingga ada waktu yang cukup untuk menyempurnakan jika ada kekurangan. Ini juga membuat serapan anggaran bisa lebih bagus,” ujar Rinie.
Sementara itu Bupati Halikinnor menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memulai pembangunan fisik tahun anggaran 2023, ditandai dengan “kick off ” penandatanganan kontrak pengadaan barang / jasa secara serentak.
“Kita memulai dengan 11 paket senilai Rp21,4 miliar yang tersebar di 10 SOPD (satuan organisasi perangkat daerah). Dalam kegiatan ini, kita terbesar kedua setelah Pemprov Kalteng,” katanya.
Sebanyak 11 paket yang dimulai kontraknya tersebut sebagian besar pekerjaan infrastruktur. Pengusaha hadir langsung menandatangani kontrak pekerjaan tersebut.
Baca Juga :
Akibat Truk Ugal-ugalan di Jalan, Diduga Pegawai Farmasi Menjadi Korban Kecelakaan Maut di Imam Bonjol
Halikinnor berharap pekerjaan fisik lainnya bisa segera dimulai. Tujuannya dengan dimulai lebih awal maka diharapkan penyelesaiannya bisa lebih cepat pula sehingga ada waktu untuk mengevaluasi jika ada yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.
Dia meminta SOPD yang belum mengadakan lelang pengadaan barang / jasa segera melaksanakan lelang. Dengan begitu pekerjaan bisa dimulai sehingga penyelesaiannya bisa tepat waktu dan tepat kualitas.
“Saya tidak ingin lagi melihat pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Kita laksanakan lebih awal supaya semua selesai tepat waktu. Kualitasnya juga harus jadi perhatian,” kata Halikinnor.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
