Komisi III DPRD Kotim Bahas RKA BPBD 2026, Marudin dan Multazam Sepakat Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut membahas secara rinci arah kebijakan program BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di daerah.

Dalam paparannya, Kepala Dinas BPBD Kotim, Multazam, menyampaikan bahwa total usulan anggaran untuk tahun 2026 mencapai Rp2.213.384.516.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan strategis dan operasional, dengan fokus utama pada penunjang urusan pemerintahan daerah serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana.

Adapun rincian anggaran yang dipaparkan mencakup:

• Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp5.006.000, yang diarahkan untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja internal BPBD.
• Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp63.910.000, untuk mendukung tata kelola sumber daya manusia dan peningkatan disiplin pegawai.
• Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp184.600.000, meliputi pengadaan sarana kerja seperti komputer, printer, dan pendingin ruangan (AC) untuk menunjang operasional kantor.
• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp1.959.868.516, yang terdiri atas jasa kebersihan, keamanan kantor, jaringan internet, serta kebutuhan operasional dan logistik kegiatan lapangan.

Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kotim, Marudin, memberikan perhatian serius terhadap efektivitas alokasi anggaran agar benar-benar menyentuh aspek penanggulangan bencana di lapangan.

Ia menilai, sebagian besar wilayah Kotawaringin Timur masih menghadapi ancaman serius seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta munculnya satwa liar, terutama buaya, ke area permukiman akibat perubahan ekosistem dan penyusutan debit sungai.

“Kami meminta BPBD tidak hanya fokus pada urusan administrasi kantor. Anggaran harus mampu memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, terutama menjelang musim kemarau yang rawan karhutla. Selain itu, laporan warga terkait buaya yang mulai muncul di perairan sekitar Sampit juga harus menjadi perhatian. Jangan tunggu korban baru bergerak,” tegas Marudin dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan bahwa peran BPBD sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana membutuhkan dukungan penuh dari lintas sektor, baik aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, maupun masyarakat.

Menurutnya, pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi.

“Kami dorong agar ada sinergi konkret dengan TNI, Polri, dan BKSDA dalam menangani potensi ancaman alam maupun satwa liar. Edukasi dan sosialisasi juga penting agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kotim, Multazam, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di tahun mendatang.

Fokus utama BPBD tahun 2026 antara lain peningkatan kemampuan personel lapangan, pemantauan titik rawan karhutla, penyediaan sarana pemadam, serta penambahan fasilitas komunikasi darurat yang menunjang koordinasi cepat di lapangan.

“Kami siap menindaklanjuti masukan dari DPRD. Saat ini BPBD terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk melakukan patroli gabungan serta memantau potensi karhutla dan kemunculan buaya. Kami juga akan menambah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih waspada,” ujar Multazam.

Ia menambahkan, BPBD juga akan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat.

Program kerja tahun 2026 disebut akan lebih berorientasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan sekadar penanganan pasca-bencana.

Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi Komisi III DPRD Kotim untuk memastikan bahwa anggaran BPBD digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai prioritas daerah.

Komisi III menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan kegiatan BPBD agar selaras dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kotawaringin Timur yang tangguh terhadap bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, diharapkan penanganan bencana di Kotim ke depan akan semakin cepat, tepat, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.