Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang berhasil memulihkan keuangan negara dalam khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait temuan laporan hasil pemeriksaan BPKRI tahun 2022 pada beberapa pekerjaan di dinas PUPR kota Palembang tahun anggaran 2020 dan tahun 2021.
Atas prestasi ini, Kejari Palembang mendapatkan penghargaan kinerja dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang atas bantuan hukum non litigasi oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang.
Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Johnny William Pardede, selaku Jaksa Pengacara Negara mengatakan, penghargaan yang diterima menambah deretan prestasi yang diraih oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palembang.
Baca Juga :
Ketua KPK Akan Hadiri FGD PWDPI Dengan Tema Pemilu Bersih Dari Korupsi Di Palembang
“Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa karena Tim Jaksa Pengacara Negara yang lebih dikenal dengan sebutan JPN berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 921.276.854,14 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat koma empat belas rupiah),” terang Johny pada Kamis, 30 Maret 2023.
Ia menerangkan, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas melakukan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.
Baca Juga :
Anggota Kejaksaan Negeri Kotim Berpulang ke Pangkuan Sang Pencipta
Atas Keberhasilan yang dicapai oleh tim JPN Kejari Palembang tersebut maka dinas PUPR Kota Palembang pada tahun 2023 kembali mempercayakan meminta bantuan hukum non litigasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang terkait temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas beberapa pekerjaan didinas PUPR Kota Palembang Tahun Anggaran 2022 sebanyak 303 Surat Kuasa Khusus (SKK).
“Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dari Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan ini juga merupakan bentuk dukungan dan perhatian yang tinggi terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia,” tutupnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
