DPRD Kotim kembali menggelar agenda Rapat Badan Anggaran (Banggar) tentang Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sempat tertunda 2 kali yang diduga tidak ada sinkron dengan badan eksekutif.
Ary Dewar, Anggota Komisi II DPRD Kotim menyebutkan badan eksekutif sudah melecehkan seperti seorang tokoh “paluy” dilembaga DPRD Kotim yang dinilai tidak melakukan realisasi anggaran dengan maximal.
“Sudah 2 kali tertunda yang mengakibatkan anggota Dewan geram karena penyampaian pertanggungjawaban APBD tidak dihadiri Setda, ada apa sebenarnya?,” ujar Ary Dewar pada Selasa, 17 Juli 2023.
Baca Juga :
Akhirnya! DPRD Kotim Besok Gelar RDP Pungutan Liar PPDB Sekolah
Dirinya menjelaskan, rapat penyampaian peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kotawaringin Timur (Kotim) Tahun Anggaran 2022 terus tertunda lantaran ketidakhadiran sekretaris daerah (setda) Kotim sebagai perwakilan pimpinan rapat dari pihak eksekutif.
“Ini pelecehan namanya, saya sudah 4 periode duduk di lembaga DPRD Kotim ini, baru kali ini menghadapi Setda yang seperti ini. Sudah 2 kali rapat tertunda, sampai yang ketiga ini masih tidak hadir bahkan asistennya tidak ada satupun yang hadir dari pihak eksekutif, sampai-sampai inspektorat yang disuruh memimpin dalam rapat,” tegasnya.
Dari pantauan MentayaNet.com diterangkan Ary Dewar, dalam rapat ini sangat penting karena banyak yang disampaikan pihaknya termasuk masukan-masukan dan catatan untuk pembangunan kedepannya, mengingat ada juga dana pokok pikiran (pokir) dari DPRD yang digunakan dalam pembangunan.
Baca Juga :
DPRD Kotim Terus Perjuangkan Jaringan Listrik di Akhir Masa Jabatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim diminta untuk dapat melaksanakan dan membuat komunikasi bersama badan legislatif lebih hidup. Mereka merasa seperti “Paluy” atau tempat bermain yang seharusnya Marwah sebuah lembaga harus dihormati.
Hal ini selaras, pentingnya peran Bupati dan Sekretaris Daerah untuk dapat hadir dalam rapat yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat.
“Itu ada beberapa program yang dirubah-rubah, padahal kita sudah anggarkan melalui pokir karena kita yang mengetahui mekanismenya dan turun langsung ke masyarakat. Sehingga yang kami usulkan memang yang diperlukan masyarakat, tapi setelah realisasinya ada saja yang dirubah oleh pemerintah,” tutup Ary dengan geram.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
