Penanggulangan Kebakaran di Kotim Perlu Payung Hukum

Legislator Kotim, Kalimantan Tengah mengatakan tantangan yang semakin berat dalam bidang penanggulangan kebakaran dinilai menjadi dasar diperlukannya sebuah payung hukum sebagai acuan.

“Kami mengapresiasi atas diajukannya raperda (rancangan peraturan daerah), sebagai payung hukum dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan masyarakat di Kabupaten Kotim,” kata Paisal pada Senin, 08 Mei 2023.

Saat ini raperda tersebut sedang dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif di bawah komando Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur.

Menurut Paisal, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman.

Baca Juga :

DPRD Kotim : Pengkajian Ulang Terhadap Khas Produk Daerah Diutamakan

Berdasarkan hal tersebut maka negara atau pemerintah wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Seiring lajunya pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat pertambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar.

Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan.

Baca Juga :

Banyak Aset yang Terlantar, DPRD Minta Pemkab Kotim Untuk Jaga dan Pelihara

“Oleh sebab itu maka diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran,” ujarnya.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dan bahaya kebakaran dan penyelamatan setiap warga masyarakat,” demikian Paisal Damarsing.