Wakil Ketua II DPRD Kotim meminta penjelasan mengenai perkembangan kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah adanya penyertaan modal daerah.
H Rudianur mengatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas terkait kinerja BUMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mohon penjelasan terkait laporan perkembangan kerja BUMD. Sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, terutama setelah penyertaan modal daerah yang diberikan kepada mereka,” kata Rudianur, Selasa, 15 Oktober 2024.
Rudianur juga menyoroti rendahnya realisasi penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari target anggaran sebesar Rp 12.809.375.600, penerimaan yang tercatat di Dashboard Bappenda baru mencapai Rp 884.053.831 atau hanya 6,9%.
“Angka ini sangat memprihatinkan. Kami ingin tahu lebih lanjut mengenai penyebabnya. Keterangan yang tertera menyebutkan (lembaga keuangan), apakah yang dimaksud adalah Bank Kalteng, sedangkan untuk BUMD lainnya tidak ada informasi lebih lanjut yang disebutkan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini berharap agar pemerintah daerah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kinerja BUMD, termasuk rencana dan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah.
“Transparansi informasi mengenai BUMD sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana penggunaan modal daerah dan hasil yang didapat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” pungkasnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
