Kabut Asap Kian Pekat, DPRD Dorong Bupati Kotim Kerahkan Semua OPD dan PBS Hingga Gelar Salat Istisqa Berjamaah

Menanggapi situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kian memprihatinkan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dorongan strategis disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk mempercepat penanganan bencana asap dan melindungi kesehatan masyarakat.

Menyikapi kondisi kualitas udara yang semakin memburuk, Pemkab Kotim didorong oleh anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terpadu.

Pertama, Bupati Kotawaringin Timur diminta segera menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perusahaan Besar Swasta (PBS) di wilayah Kotim agar terlibat aktif dan bersinergi dalam upaya penanganan Karhutla. Penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD, Damkar, TNI dan Polri.

Kedua, Pemkab Kotim diminta memfasilitasi dan menghimbau pelaksanaan Salat Istisqa dan Istighosah bersama di seluruh wilayah Kotim dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Allah SWT agar Kotim terhindar dari bencana dan segera diturunkan hujan.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur yang bekerja keras di lapangan, mulai dari BPBD, Damkar, TNI, Polri, relawan, pihak swasta, serta semua elemen masyarakat.

“Mudah-mudahan seluruh petugas di lapangan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan dalam penanganan Karhutla,” ujarnya.

Seiring telah ditetapkannya Status Tanggap Darurat Karhutla oleh Bupati Kotim, penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) harus dioptimalkan untuk menunjang efektivitas penanganan, antara lain untuk:

1.Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla di lapangan.

2.Memberikan reward atau apresiasi bagi tim gabungan dan masyarakat yang aktif bertugas di lapangan.

3.Menyediakan asupan nutrisi, vitamin, serta perlindungan kesehatan bagi petugas lapangan dan tenaga kesehatan.

4.Pengadaan dan pembagian masker secara masif kepada masyarakat terdampak paparan asap sebagai langkah preventif.

Selain itu, Dinas Pendidikan diminta untuk memonitoring secara ketat satuan pendidikan yang tidak mengindahkan Surat Edaran mengenai penyesuaian jam pembelajaran selama kondisi asap, terutama larangan aktivitas di luar ruangan.