Prodi Terancam Ditutup, Pendidikan Harus Sinkron dengan Kebutuhan Kerja, Bukan Sekadar Ikuti Tren

Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menutup sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan memicu sorotan akademisi di daerah. Kebijakan ini muncul merespons ketimpangan serius antara jumlah lulusan dan serapan tenaga kerja.

Salah satu yang disorot adalah prodi kependidikan. Tiap tahun, prodi ini meluluskan sekitar 490 ribu sarjana, padahal kebutuhan riil hanya 20 ribu tenaga. Selisih 470 ribu lulusan dinilai bukan sekadar angka, melainkan masalah sistemik dalam perencanaan pendidikan tinggi.

Selama ini banyak kampus membuka prodi berdasarkan tingginya minat pasar. Program yang diminati terus dikembangkan, sementara yang sepi peminat ditinggalkan. Pendekatan itu dinilai abai terhadap kebutuhan dunia kerja sehingga memicu kelebihan pasokan lulusan di sejumlah bidang.

Azharul: Evaluasi Perlu, Tapi Jangan Tergesa-gesa

Menanggapi itu, Tenaga Pendidik di salah satu universitas di Sampit, Muhammad Azharul Hadi, hS.Kep., Ners., M.MKes, menilai langkah evaluasi dan penutupan prodi memang perlu, namun harus lewat kajian matang.

“Fenomena ini menunjukkan sistem pendidikan kita belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pembangunan. Bukan hanya soal jumlah lulusan, tapi juga relevansi kompetensi yang dihasilkan,” ujar Azharul, Senin 28/4/2026.

Ia menegaskan persoalan pendidikan tinggi tak bisa dilihat parsial. Di satu sisi ada prodi dengan lulusan berlebih, di sisi lain banyak sektor kekurangan tenaga terampil. Ini bukti ketimpangan distribusi dan perencanaan belum optimal.

Kampus Harus Berani Benah, Pemerintah Siapkan Peta Jalan

Menurut Azharul, perguruan tinggi ke depan harus lebih selektif membuka maupun mempertahankan prodi. Namun keputusan menutup prodi wajib disertai solusi: pengalihan ke bidang yang dibutuhkan atau peningkatan kualitas kurikulum agar adaptif terhadap perubahan zaman.

“Kampus tidak bisa lagi hanya mengikuti tren minat. Harus ada keberanian untuk berbenah, menyesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan industri. Tapi pemerintah juga harus memberikan peta jalan yang jelas agar kampus tidak berjalan sendiri,” tegasnya.

Solusi Bukan Hanya Tutup Prodi

Azharul menambahkan, sinergi pemerintah, dunia pendidikan, dan industri jadi kunci mencetak lulusan yang tak hanya banyak secara kuantitas, tapi berdaya saing tinggi.

“Kalau tidak ada kolaborasi kuat, persoalan ini akan terus berulang. Kita butuh sistem yang benar-benar terintegrasi, dari perencanaan hingga penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Ia menyebut kondisi ini harus jadi perhatian serius semua pihak. Banyak sarjana menganggur bukan semata karena lapangan kerja tak ada, tapi karena kompetensi lulusan belum sesuai kebutuhan.

“Solusinya bukan hanya menutup prodi, tapi bagaimana mengarahkan pendidikan agar lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkas Azharul.