Muktamar 2026, Pengamat Sorot “Peta Jalan” Kepemimpinan Ketum PBNU dari Gus Dur hingga Gus Yahya

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026, muncul sorotan terhadap arah kepemimpinan PBNU ke depan. Momentum muktamar dinilai bukan sekadar pergantian ketua umum, tetapi juga titik evaluasi sekaligus deklarasi arah baru NU memasuki abad kedua pengabdiannya.

Dalam analisis yang dirilis Jumat [23/5/2026], figur Ketua Umum PBNU mendatang disebut idealnya mampu membaca sejarah kepemimpinan NU sebagai “miqat” atau titik pijak arah kebijakan organisasi. Empat generasi kepemimpinan sebelumnya disebut meninggalkan jejak dan karakter berbeda sesuai tantangan zamannya.

Model pertama adalah kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gaya kepemimpinannya dikenal dekat dengan akar rumput, cair, fleksibel, dan tidak birokratis. Gus Dur rutin menghadiri pengajian kampung, sowan ke para kiai, dan ziarah kubur ulama, sehingga membangun ikatan emosional kuat antara PBNU dan jamaahnya.

Model kedua adalah Hasyim Muzadi yang menonjol pada manajemen organisasi dan diplomasi. Ia membangun hubungan harmonis lintas organisasi Islam, lintas agama, bahkan lintas bangsa. Pada masanya, NU aktif dalam diplomasi internasional melalui International Conference of Islamic Scholars (ICIS) sebagai upaya membangun dialog perdamaian dunia.

Model ketiga, Said Aqil Siradj, memadukan keberanian mengkritik pemerintah dengan penguatan sumber daya manusia NU. Di era kepemimpinannya, Hari Santri Nasional diakui negara setiap 22 Oktober. Pengembangan kampus, jejaring pendidikan luar negeri, serta rintisan universitas dan rumah sakit NU juga menjadi warisan penting.

Sementara model keempat tampak pada kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Fokusnya pada penataan administrasi organisasi yang modern dan terintegrasi melalui sistem manajemen satu pintu. Langkah ini dinilai meningkatkan akuntabilitas kelembagaan NU secara profesional.

“Dari keempat model kepemimpinan tersebut, NU sejatinya memiliki ‘madu peradaban’ yang dapat dipadukan menjadi arah baru organisasi,” tulis analisis tersebut. Filosofi Al-Muhafadhatu ‘Alal Qadiimish-Sholih Wal Akhdzu Bil Jadiidil Ashlah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik disebut menjadi landasan merawat warisan sekaligus melakukan inovasi.

Ke depan, PBNU didorong memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah, civil society, dunia usaha, dan komunitas internasional. Sistem meritokrasi juga perlu dikedepankan agar kader terbaik NU dapat mengisi ruang strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, diplomasi, hingga lembaga negara lainnya.

“Dengan demikian, kehadiran NU tidak hanya menjadi kekuatan moral dan sosial keagamaan, tetapi juga menjadi mitra strategis negara dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadilan, moderat, dan berkemajuan,” demikian penutup analisis yang ditulis Mohammad Dawam dari Jakarta.