Batal Tinjau Karhutla di Kotim, Menhut Raja Juli Antoni Langsung Bertolak ke Pangkalan Bun

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, batal melakukan peninjauan lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Berdasarkan pantauan di lapangan, Menhut yang menginap di Hotel Aquarius Sampit langsung bertolak menuju Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, pada Rabu pagi (14/10/2026), tanpa melakukan kunjungan ke titik Karhutla yang sebelumnya telah disiapkan Pemkab Kotim.

Saat meninggalkan hotel, tidak terlihat jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendampingi atau melepas keberangkatan Menteri.

Yang terlihat melepas keberangkatan Menhut di Hotel Aquarius Sampit hanya Danrem 102/Panju Panjung dan Dandim 1015/Sampit beserta rombongan kementerian dan pengawalan TNI serta Satlantas Polres Kotim.

Padahal sebelumnya, Wakil Bupati Kotim telah memimpin langsung rapat persiapan dan menyiapkan dua lokasi utama untuk ditinjau Menteri, yakni di kawasan Camba 1 dan Kecamatan Seranau yang memiliki lahan gambut luas dan masih rawan Karhutla.

Pemkab Kotim bahkan sebelumnya telah mengajukan permohonan penambahan waktu kunjungan, karena alokasi yang diberikan hanya 1,5 jam dinilai tidak cukup untuk menunjukkan kondisi riil di lapangan. Pemkab berharap kunjungan Menteri dapat menghasilkan solusi permanen penanganan Karhutla, bukan sekadar seremonial.

Agenda Makan Malam Juga Berubah

Informasi lain yang dihimpun, terjadi perubahan lokasi jamuan makan malam Menteri. Yang semula dijadwalkan di Rumah Makan Phonik, berubah lokasi ke Rumah Makan Pondok Jelawat Sampit.

Perubahan venue tersebut terkesan mendadak dan dilakukan di tengah padatnya agenda blusukan Menteri selama 5 hari di wilayah Kalsel-Kalteng.

Namun dengan batalnya peninjauan tersebut, harapan Pemkab Kotim untuk menyampaikan langsung kondisi dan upaya pemadaman Karhutla kepada Menteri Kehutanan belum dapat terwujud dalam kunjungan kali ini.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Kehutanan maupun Pemkab Kotim terkait perubahan agenda mendadak tersebut.