DPRD Kotim Dorong Pemerataan Pendidikan Hingga Pelosok, Digitalisasi Sekolah Jadi Perhatian Serius !

SAMPIT – Pemerataan akses pendidikan hingga wilayah pelosok masih menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah daerah didorong untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak, disertai ketersediaan fasilitas memadai serta dukungan perkembangan teknologi di lingkungan sekolah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kotim, Juliansyah, menilai kondisi geografis dan luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya, anak-anak yang berada di wilayah pedalaman harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan peserta didik di kawasan perkotaan.

“Jangan sampai anak-anak di wilayah pedalaman kesulitan mendapatkan hak pendidikan yang layak hanya karena keterbatasan fasilitas dan layanan,” tegas Juliansyah, Jum’at (13/11/2026).

Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik sekolah maupun penambahan ruang kelas. Lebih dari itu, diperlukan perhatian terhadap kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, termasuk fasilitas teknologi informasi yang dapat mendukung proses belajar mengajar.

Menurut Juliansyah, percepatan digitalisasi sekolah juga menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan saat ini. Pemanfaatan teknologi di lingkungan pendidikan diharapkan mampu memperluas akses informasi, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta mendorong kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain dukungan fasilitas, ia juga menyoroti pentingnya kepastian alokasi anggaran yang proporsional agar berbagai program peningkatan pendidikan dapat terlaksana secara optimal. Pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran daerah.

Dalam hal ini, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kotim berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengatur serta menjalankan kebijakan pendidikan secara merata dan berkelanjutan.

Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan fasilitas sekolah, pemenuhan kebutuhan teknologi informasi, serta akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kotawaringin Timur.

Juliansyah menilai, pemerataan akses pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, serta digitalisasi sekolah harus berjalan beriringan. Dengan demikian, tidak boleh ada kesenjangan pelayanan pendidikan yang menyebabkan peserta didik di wilayah pedalaman tertinggal dalam memperoleh kesempatan belajar.

DPRD Kotim melalui Fraksi Partai Gerindra berharap kebijakan pendidikan daerah ke depan semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat, sehingga seluruh anak di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas.