PTUN Tolak Gugatan Pilkades Pematang Limau, Plh Sekda Seruyan: Putusan Beri Kepastian Pemerintahan Desa

Pemerintah Kabupaten Seruyan menyampaikan perkembangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau. Keterangan resmi itu disampaikan melalui konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Seruyan, Senin (9/11/2026).

Konferensi pers dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.PH., Asisten III Setda Seruyan, Yudiansyah, Plt. Kepala Diskominfo Sarinah Maulidah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Rusdi Hidayat, Kepala Bagian Hukum Immanuel, serta sejumlah pejabat dan staf terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPMDes Seruyan, Rusdi Hidayat memaparkan kronologi permasalahan Pilkades Pematang Limau yang kemudian berlanjut menjadi gugatan di PTUN Palangka Raya.

Dalam perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK, Majelis Hakim PTUN Palangka Raya melalui persidangan elektronik pada Rabu (4/11/2026) telah menjatuhkan putusan dengan amar:

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp538.500,00.

Gugatan tersebut diajukan Syahroni selaku Penggugat melawan Bupati Seruyan selaku Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, gugatan tidak dapat diterima karena penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/290/2026 tertanggal 5 Juni 2026.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tahapan pemungutan suara Pilkades Pematang Limau telah dilaksanakan pada 10 Juli 2026. Selain itu, Supiansyah, S.T., telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pematang Limau berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar majelis hakim menilai kepentingan hukum penggugat untuk melanjutkan gugatan telah hilang. Atas pertimbangan itu, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Bupati juga ditolak dan majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Plh. Sekda Seruyan dr. Bahrun Abbas, mengatakan Pemkab Seruyan menghormati putusan majelis hakim dan menilai keputusan tersebut memberikan kepastian bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pematang Limau.

Ia menjelaskan, penerbitan keputusan Bupati Seruyan yang menjadi objek gugatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Seruyan berkomitmen untuk terus menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Putusan tersebut juga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemkab Seruyan menegaskan, penyampaian informasi putusan tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan bukan merupakan pernyataan bahwa perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Pemerintah menghormati hak para pihak untuk menempuh upaya hukum banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta siap mengikuti setiap tahapan proses hukum yang berlaku. Seluruh pihak diharapkan tetap menghormati proses hukum dan bersama-sama menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di tengah masyarakat.

Pemkab Seruyan juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Melalui koordinasi DPMDes bersama perangkat daerah terkait, pemerintah daerah terus memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan administrasi pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Pemkab Seruyan mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pematang Limau, untuk tetap menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban serta menyikapi perkembangan perkara ini secara bijak.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan menghindari penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun mengganggu kondusivitas di tengah masyarakat.