KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai memperketat langkah efisiensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang belum menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan perencanaan belanja yang lebih cermat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., saat memimpin Rapat Konsolidasi Penyusunan Pagu Penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Aula Rapat Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sabtu (21/11/2026) pagi.
Dalam arahannya, Bahrun menekankan bahwa kondisi kemampuan fiskal daerah harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih selektif dalam mengusulkan program dan kegiatan, dengan memastikan bahwa anggaran yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan serta memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan pemerintah. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan menghindari belanja yang tidak mendesak.
“Kita harus menyusun anggaran secara lebih cermat dan realistis. Setiap program maupun kegiatan harus memiliki skala prioritas yang jelas, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian penekanan Plh. Sekda dalam arahannya.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan anggaran tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan ketersediaan anggaran.
Salah satu komponen yang mendapat perhatian khusus adalah belanja pegawai, terutama pengalokasian gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Bahrun meminta seluruh perangkat daerah melakukan penghitungan serta penginputan anggaran secara teliti untuk menghindari kesalahan administrasi maupun perencanaan yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak pegawai.

Selain belanja pegawai, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2027.
Sejumlah sektor pelayanan dasar yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga dukungan anggarannya perlu diperhitungkan secara proporsional.
“Program yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama. Kita ingin memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” menjadi penekanan dalam arahan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Seruyan juga mendorong penguatan peran kecamatan melalui rencana penambahan pagu anggaran pada tahun 2027. Kebijakan ini diarahkan terutama untuk mendukung penyelesaian persoalan tata batas wilayah serta memperkuat upaya penurunan angka kemiskinan.
Penguatan anggaran kecamatan diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah di tingkat wilayah untuk menjalankan fungsi koordinasi, mengidentifikasi persoalan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan lapangan.
Tidak hanya berfokus pada program pembangunan daerah, penyusunan RAPBD 2027 juga memperhatikan dukungan terhadap sejumlah program strategis nasional.
Di antaranya adalah dukungan terhadap program Refinery Development Master Plan (RDMP), pelaksanaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengembangan Sekolah Rakyat.
Berbagai program tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun kebutuhan pembangunan di Kabupaten Seruyan.
Bahrun juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam menyelesaikan dokumen RAPBD 2027 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Dokumen perencanaan anggaran tersebut harus segera dituntaskan agar dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjalani tahapan evaluasi.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan tanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang dapat memengaruhi tahapan penetapan maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
Melalui konsolidasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan ingin memastikan bahwa penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Dengan perencanaan yang lebih selektif, efisien, dan tepat sasaran, setiap alokasi anggaran diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




KUALA PEMBUANG – 














