KUALA PEMBUANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif sebagai upaya memperkuat regulasi daerah, khususnya terkait tanggung jawab sosial perusahaan serta kepastian administrasi pemerintahan desa.
Penyampaian dua Raperda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., yang mewakili Bupati Seruyan, serta jajaran perangkat daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Seruyan, Arahman, dalam pidato pengantarnya menyampaikan bahwa dua Raperda inisiatif tersebut meliputi Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan.
Arahman menjelaskan, pengajuan Raperda TJSLP dilatarbelakangi masih perlunya penguatan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
Menurutnya, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan selama ini belum sepenuhnya mencerminkan asas kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan skala usaha serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ia menilai, kontribusi perusahaan tidak cukup hanya sebatas mengalokasikan dana bantuan, tetapi harus diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat nyata, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Raperda ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban TJSLP, menciptakan tertib administrasi pemerintahan daerah, mendukung kelancaran pelaksanaan program, serta mencegah timbulnya permasalahan administratif dan konflik sosial di kemudian hari,” ungkap Arahman.
Ia menambahkan, keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Dengan demikian, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, diharapkan semakin meningkatkan kepedulian dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Selain Raperda TJSLP, DPRD Seruyan juga mengusulkan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan sejumlah kecamatan di Kabupaten Seruyan.
Arahman menjelaskan, perubahan tersebut diperlukan karena masih ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama desa dalam regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 yang merupakan perubahan pertama atas Perda Nomor 4 Tahun 2008.
“Terdapat kesalahan penulisan nama desa sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5, Pasal 12 angka 7, Pasal 13 ayat (1) angka 7, dan Pasal 16 angka 13,” jelasnya.
Menurut Arahman, ketidaksesuaian penulisan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, terutama dalam proses pencairan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang membutuhkan kesesuaian data antara dokumen hukum, administrasi pemerintahan, dan sistem aplikasi pemerintah.
Kondisi tersebut juga dapat menghambat pelayanan publik, memperlambat proses administrasi, bahkan menyebabkan penolakan sistem dalam pelayanan berbasis elektronik.
“Kami berharap Raperda ini dapat memberikan kepastian hukum, menciptakan tertib administrasi pemerintahan daerah, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta mencegah timbulnya permasalahan administratif di kemudian hari bagi pemerintah desa maupun masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, dalam rangkaian rapat paripurna berikutnya, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Plh. Sekda dr. Bahrun Abbas, M.P.H., yang mewakili Bupati Seruyan, turut menyampaikan dua Raperda usulan pemerintah daerah.

Kedua Raperda tersebut yakni tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, disampaikan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan memperkuat landasan hukum untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan.
Sedangkan perubahan susunan perangkat daerah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan kelembagaan, penguatan koordinasi, serta optimalisasi sumber daya aparatur dan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Seruyan juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjadwalkan pembahasan kedua Raperda tersebut. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat.
Melalui penyampaian empat Raperda tersebut, DPRD Kabupaten Seruyan menempatkan pembentukan regulasi sebagai salah satu langkah strategis dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Selanjutnya, seluruh rancangan peraturan tersebut diharapkan dapat dibahas secara komprehensif bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
DPRD Seruyan berharap regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong tanggung jawab dunia usaha terhadap pembangunan Kabupaten Seruyan.
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




KUALA PEMBUANG – 














