Anggota DPRD Kotim Ini Usulkan Pemerataan Pembangunan 1 Program Setiap Desa

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim ini memberi usulan kepada Pemerintah Daerah untuk lakukan pemerataan pembangunan melalui program, satu program pembangunan di setiap desa.

Program ini disebutkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim, Ary Dewar bahwa sangat penting supaya seluruh desa di daerah ini bisa tersentuh pembangunan dari pemerintah daerah.

“Pokoknya setiap tahun harus ada. Soal nilai anggarannya, kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah,” ucap Ary kepada MentayaNet.com pada Rabu, 11 Mei 2022.

Baca Juga : Ketua DPRD Kotim Mendukung Pemkab Guna Tingkatkan SDM Kesehatan

Ia menerangkan jika saat ini program pembangunan belum merata dengan alasan keterbatasan anggaran, terlebih sejak pandemi Covid-19 melanda pada awal 2020 lalu.

Dikatakannya program pembangunan fisik makin berkurang, bahkan ada desa yang sama sekali tidak kebagian program pembangunan.

Tidak meratanya program pembangunan fisik terus dikeluhkan masyarakat. Warga di pedesaan mempertanyakan banyak usulan yang mereka sampaikan setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun hingga kini tidak terealisasi.

“Pertanyaan tersebut juga selalu disampaikan masyarakat saat anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing,”tegasnya.

Dari pantauan MentayaNet.com daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Baca Juga : Ketua DPRD Seruyan Inginkan Pramuka Masuk Dalam Kurikulum Pembelajaran

Sebagai wakil rakyat, pihaknya pasti memperjuangkan usulan masyarakat kepada pihak eksekutif, namun sebagian tidak disetujui.

Ary mencontohkan saat dua kali masa reses terakhir di Kecamatan Cempaga dirinya bersama legislator lainnya terus ditanya masyarakat terkait realisasi usulan yang mereka sampaikan. Dirinya mengaku sangat miris karena desa-desa di kecamatan itu tidak mendapat bagian kue pembangunan.