Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa sejak awal rekrutmen hingga pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berjalan dengan bersih.
Muhammad Tohari menyebutkan, melihat kondisi Kotawaringin Timur saat ini, potensi kerawanan pada saat pemilu di antaranya dalam hal geografis, blank spot atau tidak terjangkau jaringan internet, banjir dan lainnya sebagainya.
“Hal yang harus kita antisipasi rasialis seperti politik uang, kampanye hitam, potensi SARA juga masih ada. Upaya yang harus kita lakukan adalah selalu koordinasi baik formal maupun nonformal,” ucap Tohari.
Selain itu, Bawaslu Kotim juga mengoptimalkan upaya lain melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Ketua Bawaslu Kotim Muhammad Tohari juga mengatakan, pihaknya telah mengawasi perekrutan PPS sebagai tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak pada 2024.
“Semua proses telah kami laksanakan sesuai petunjuk dan teknis dari Bawaslu Republik Indonesia, ” kata Tohari, Selasa 24 Januari 2023.
Menurutnya, dalam hal perekrutan PPS tidak ada laporan kendala. Maupun pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kotim. Sehingga penanganan pun tidak ada.
Baca Juga :
KPU Resmi Lantik Anggota PPS Untuk Pemilu Tahun 2024
Tohari juga menjelaskan, tentang adanya peraturan yang perlu dipahami bersama dalam penanganan pelanggaran aturan pemilu 2024. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
“Sosialisasi ini tujuannya agar sama-sama memahami dan selaras. Sehingga ketika misalnya nanti ada tindak pidana pemilu maka yang kami lakukan selaras dan teratasi,” tegasnya.
