Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai kasus yang menjerat Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto harus menjadi bahan evaluasi besar terhadap proses seleksi dan komposisi pimpinan Ombudsman RI ke depan.
Dalam wawancara dengan awak media, Sabtu (23/5/2026), Boyamin mengatakan ia sudah menyampaikan peringatan, kritik, dan catatan terkait rekam jejak Hery Susanto kepada Panitia Seleksi Ombudsman maupun ke publik melalui media nasional.
Namun, hingga kini ia mengaku belum pernah diundang atau dimintai keterangan oleh Majelis Etik Ombudsman RI.
“Aku tidak pernah diundang oleh Majelis Etik Ombudsman,” ujarnya.
Meski begitu, Boyamin berharap Majelis Etik bekerja objektif dan menyeluruh agar kasus ini menjadi bahan evaluasi terhadap sistem seleksi pimpinan Ombudsman. Saat ditanya soal desakan publik agar dirinya diundang Majelis Etik, ia menjawab singkat,“Kita tunggu saja.”
Boyamin menilai wacana Panitia Seleksi untuk mengembalikan proses penentuan pengganti pimpinan Ombudsman ke DPR RI berpotensi menimbulkan masalah baru. Menurutnya, langkah itu akan membuat proses semakin politis dan mengurangi independensi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.
“Betul, tidak independen,” katanya saat ditanya soal rencana tersebut.
Ia mengusulkan agar Presiden menggunakan diskresi untuk memilih dari calon cadangan yang sudah ditetapkan dalam proses seleksi resmi.
“Betul karena secara legitimasi lebih kuat untuk mengawasi birokrasi. DPR malah terkesan politis dan tidak akan efektif,” ujarnya.
Boyamin juga menyoroti pentingnya keberagaman unsur dalam komposisi Ombudsman RI. Lembaga independen, katanya, tidak boleh didominasi satu latar belakang saja, tetapi perlu keterwakilan yang lebih komprehensif agar memahami praktik birokrasi secara nyata.
Saat ini, sebagian besar unsur Ombudsman berasal dari kalangan aktivis LSM, peneliti, dan dosen. Ke depan, menurutnya, perlu komposisi yang lebih berimbang agar koordinasi dan pengawasan terhadap birokrasi berjalan efektif.
“Mestinya komposisi ini akan lebih bagus untuk sinergi dan koordinasi,” katanya.
“Lembaga independen biasanya ada keterwakilan dari berbagai unsur termasuk minimal unsur pemerintah yang mengetahui praktik birokrasi,” tambahnya.
Boyamin enggan menyebut nama calon ideal pimpinan Ombudsman. Ia hanya menegaskan bahwa integritas adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar.
“Paling utama jaga integritas, harus merasa cukup dengan gaji yang diterima,” ujarnya.
Jika integritas terjaga, ia yakin pimpinan Ombudsman akan bekerja profesional dan sungguh-sungguh melayani masyarakat.
“Jika integritas terjaga maka pasti akan kerja keras dan profesional karena akan merasa makan gaji haram jika tidak disertai kerja nyata,” pungkasnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
