Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Bupati dan Wakil Bupati Kotim merespons sumbangan pengadaan barang di salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di kota Sampit.
H Halikinnor menuturkan dalam arahannya saat menggelar Silaturahmi guru dan kepala sekolah SD dan SMP se- Kotim pada Kamis, 19 September 2024 menjadi agenda cukup serius untuk perkembangan Pendidikan.
Dia menegaskan komite boleh melakukan penggalangan dana untuk mendukung tenaga, sarana, dan prasarana, tetapi tidak boleh berupa pungutan. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
“Hal yang dilarang adalah jika penggalangan dana dilakukan berupa pungutan. Permendikbud tersebut sangat jelas bahwa komite sekolah tidak boleh mengambil atau melakukan pungutan pada murid, orang tua, atau wali murid. Apalagi tertera jumlah nominal yang dibutuhkan,” ungkap H Halikinnor.
Ia menjelaskan perbedaan antara bantuan pendidikan, sumbangan, dan pungutan. Bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua.
“Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua, tetapi itu pun sifatnya sukarela, tidak untuk seluruh orang tua,” lanjutnya.
Perbedaan mendasar antara bantuan dan sumbangan adalah jika bantuan boleh dilakukan apabila telah adanya kesepakatan dan sifatnya mengikat.
“Sedangkan sumbangan sifatnya sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan,” beber Halikinnor.
Meskipun sumbangan diperbolehkan, Bupati Kotim menekankan beban tersebut tidak sepenuhnya harus ditanggung oleh orang tua. Sekolah harus memiliki rencana anggaran kerja tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Selain itu, rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan harus diketahui dan disetujui oleh Dinas Pendidikan. Jauh sebelum itu, kegiatan penggalangan dana juga perlu disosialisasikan kepada siswa dan orang tua.
“Intinya jika itu pungutan yang bersifat diwajibkan. Dan itu sangat tidak diperbolehkan di Permendikbud Pasal 12, kecuali sumbangan yang sifatnya sukarela,” tegasnya.
Ditambahkannya, jika Komite sekolah masih bersikeras melakukan pungutan liar tanpa ada mengacu kepada Perbup atau Perda, pihaknya akan menindak tegas dan mempersilakan kepada Kejaksaan dalam tahap lanjut pemeriksaannya.
“Saya tidak segan dan tidak akan diam, karena sudah banyak laporan yang masuk. Terutama untuk sekolah dasar (SD) ternyata banyak melakukan pungutan liar. Selain akan dilakukan pergantian Komite, saya mewakili pemerintah daerah akan lakukan penindakan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tandasnya.
Kendati demikian, ia terus meminta kepada Ketua Komite di sekolah turut mengacu pada Pasal 3 Permendikbud 175 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dapat menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
