Ketua DPD Generasi Muda GRIB Sumatera Utara, Ade Rinaldy Tanjung, menuntut Direktur Utama PLN mundur buntut pemadaman massal yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera.
Ade menilai black out tersebut bukan gangguan teknis biasa, melainkan bukti lemahnya manajemen dan buruknya mitigasi krisis di tubuh PLN.
“Jika PLN tidak mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat, maka pimpinan tertinggi perusahaan harus bertanggung jawab, bukan berlindung di balik alasan gangguan teknis,” tegasnya.
Ia menyebut insiden ini memperlihatkan ketidaksiapan PLN mengantisipasi gangguan besar yang berdampak langsung ke jutaan masyarakat. Listrik, katanya, adalah kebutuhan vital. Saat padam, yang lumpuh bukan hanya kenyamanan, tetapi juga keselamatan, roda ekonomi, dan pelayanan publik.
Dampaknya luas: rumah sakit terganggu, UMKM kehilangan pendapatan, jaringan komunikasi mati, aktivitas pendidikan dan pelayanan publik terhenti. Sementara itu, masyarakat tetap dituntut membayar tagihan tepat waktu.
“Ketika pelayanan gagal besar, publik hanya disuguhkan permintaan maaf tanpa solusi konkret. Ini kegagalan serius dalam tata kelola pelayanan publik,” ujar Ade.
Ia mendesak pemerintah pusat dan kementerian terkait segera mengaudit sistem distribusi dan pengelolaan kelistrikan PLN di Sumatera. Menurutnya, jika insiden sebesar ini tidak diikuti evaluasi tegas terhadap direksi, publik akan menilai negara tidak serius melindungi hak atas pelayanan dasar.
“Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dari buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan internal PLN,” katanya.
Ade menegaskan mundurnya Dirut PLN adalah bentuk tanggung jawab moral. Kepercayaan masyarakat, katanya, kini berada di titik kritis akibat berulangnya persoalan pelayanan. Ia meminta pemerintah segera bertindak agar pemadaman besar seperti ini tidak terulang.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
