Komisi IV Tekankan PBS Terus Berdayakan Tenaga Kerja Lokal Bumi Habaring Hurung

Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Kalteng kembali mengingatkan kepada pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah hukum kabupaten setempat, untuk terus meningkatkan pemberdayaan terhadap Tenaga Kerja Lokal (TKL).

M Kurniawan Anwar, Ketua Komisi IV DPRD Kotim menyebutkan sejauh ini rekrutmen terhadap masyarakat lokal dinilai masih kurang maksimal, terutama dari seluruh PBS di Bumi Habaring Hurung.

Hal ini sangat berpengaruh, sehingga angka pengangguran dari warga masyarakat lokal dengan tingkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai tingkatan diatas rata-rata menyebabkan kenaikan yang signifikan.

“Kita ukur saja anak-anak lulusan SMA, belum lagi sarjana muda dan juga mereka yang diberhentikan dan lainnya, itu kami kira perlu diperhatikan oleh kita semua,setiap tahunnya pasti ada kelulusan, iya kalau mereka dari golongan keluarga mampu sehingga masih terus mengejar pendidikan, bagaimana kalau mereka dari kalangan kurang mampu,maka alternatifnya adalah mencari pekerjaan,” ungkap Kurniawan pada Rabu 8 Maret 2023.

Baca Juga :

4 Poin Hasil RDP Keluhan Kades dan Perangkat Desa Belum Dapatkan Gaji

Disisi lain legislator PAN ini juga mengungkapkan, selama ini keluhan masyarakat juga masih berkutat pada sumber ekonomi dan kaitannya mengarah pada tenaga kerja. Dimana menurutnya mencari sumber pekerjaan saat ini di daerah sudah termasuk sangat sulit bagi tingkatan tamatan atau lulusan SMA sederajat.

“Sehingga dalam konteks ini kami mendesak pihak perusahaan dimanapun beroperasi harus benar-benar menyerap tenaga kerja lokal, utamakan mereka dulu baru bawa tenaga kerja dari luar, sehingga rasa keadilan terhadap masyarakat disekitar operasional perusahaan dapat dirasakan oleh masyarakat kita,” timpalnya.

Terakhir Kurniawan juga berharap agar pihak pemerintahan daerah melalui instansi terkait melihat fenomena tersebut sebagai bahan dan acuan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan daya kerja bagi masyarakat kedepannya.

“Artinya jangan kaku, karena ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah melalui instansi terkaitnya, kita tidak ingin semakin banyak generasi yang nantinya menjadi generasi pengangguran,” tutupnya.