Hujan deras yang mengguyur Sampit hari Minggu sejak pagi 3 Mei 2026 kembali mengubah ruas jalan dan permukiman jadi kolam. Di Jalan Cristopel Mihing, air naik sepaha orang dewasa. Di Baamang, warga harus mengungsi ke lantai dua. Sementara di depan Pasar Keramat, sepeda motor mogok berjajar, pemiliknya menuntun dengan celana basah hingga lutut.
Pemandangan yang berulang. Tapi tahun ini ada yang berbeda: di beberapa titik genangan, berdiri diam alat berat milik pemerintah. Ekskavator kuning itu parkir di tepi parit, bucket-nya bersih, tidak ada bekas lumpur.
“Alat berat tak bermanfaat?” tanya warga, separuh marah, separuh putus asa.
Janji Normalisasi vs Realitas Genangan
Tahun anggaran 2025 lalu, Pemkab Kotim menggelontorkan miliaran rupiah untuk pengadaan alat berat dan program normalisasi drainase. Tujuannya satu: Sampit bebas banjir.
Nyatanya, Mei 2026 ini air tetap datang, lebih tinggi dari tahun lalu. Parit tersumbat sampah dan sedimentasi. Gorong-gorong mampet. Air tak punya jalan, akhirnya naik ke rumah warga.
“Kalau cuma diparkir, ekskavator itu cuma jadi monumen anggaran,” sindir Irfan, 39 tahun, warga Baamang. Rumah kontrakannya selalu kebanjiran setiap hujan. “Katanya buat ngeruk parit. Parit mana? Kapan? Ini sungai banyak tumbuh enceng gondok tapi gak pernah dibersihkan Pemda?”katanya, 3 Mei 2026.
Di Mana Masalahnya?
Kepala Dinas PUPR Kotim yang dikonfirmasi mengakui alat berat memang siaga. Namun, normalisasi tak bisa asal keruk. “Harus ada kajian, izin, dan koordinasi lintas sektor. Kalau main keruk, bisa jebol tanggul atau rusak utilitas,” ujarnya.
Dalih teknis itu tak menjawab pertanyaan warga: kenapa kajian tak selesai sebelum musim hujan? Kenapa drainase primer di Jalan HM Arsyad masih dangkal padahal jadi langganan banjir?
Data BPBD Kotim mencatat, hingga pukul 14.00 WIB Jumat 1/5/2026, ada 7 kelurahan tergenang dengan ketinggian 30–70 cm. Sebanyak 214 KK terdampak, 19 KK mengungsi. Kerugian belum ditaksir.
Alat Ada, Operator Siaga, Tapi Air Tetap Menang
Di lapangan, satu unit ekskavator terlihat di Jalan Tjilik Riwut. Operatornya duduk di warung, menunggu perintah. “Kami siap. Tinggal nunggu arahan. Kalau disuruh gali sekarang ya gali,” katanya singkat.
Persoalannya bukan di alat atau operator. Tapi di perencanaan yang telat, eksekusi yang ragu, dan pemeliharaan yang bolong. Parit yang sudah dikeruk tahun lalu kini dangkal lagi karena tak ada jadwal rutin pengerukan. Sampah domestik menumpuk karena minim sosialisasi.
“Banjir ini bukan takdir, tapi akibat,” ujar salah seorang pedagang di Pasar PPM. Dagangannya rusak terendam. “Kalau tiap tahun alasannya kajian, kapan kami kering?”
Gedung Serba Guna Banjir, Dadang H Samsu saat menghadari acara Pernikahan masyarakat. ” Pemda Harus melakukan perbaikan drainase,” katanya 3 Mei 2026.
Tagih Bukti, Bukan Alasan
Warga tak butuh ekskavator keren untuk foto seremonial. Mereka butuh air surut. Butuh selokan mengalir. Butuh pemerintah yang hadir sebelum air naik, bukan setelah viral.
Sampit sudah kenyang janji. Setiap musim hujan, pejabat datang, foto di genangan, lalu hilang bersama surutnya air. Tahun depan, siklus berulang.
Pertanyaannya kini sederhana: Sampit tergenang, alat berat tak bermanfaat, lalu siapa yang harus bertanggung jawab?
Sampai jawaban itu datang, warga hanya bisa meninggikan lantai rumah, membeli perahu karet bekas, dan berharap ekskavator kuning itu suatu hari benar-benar bekerja. Bukan sekadar parkir jadi pajangan anggaran!!!.
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

















