Indonesia selangkah lebih dekat memiliki pusat finansial berkelas dunia. Pasca disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penguatan Sektor Keuangan, pemerintah bersama DPR langsung tancap gas menyiapkan ekosistem Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan siap menjadi akselerator.
“Penting bagi seluruh stakeholder mengambil perannya masing-masing untuk mengakselerasi ekosistem PFII, agar Indonesia segera menjadi Pusat Finansial Global,” kata Ketua Umum SMSI, Firdaus, di Jakarta, Senin 28/6/2026.
Untuk itu, SMSI merancang serial Focus Group Discussion (FGD) Seri pertama akan digelar Juli 2026 di Bali. Agus Syabarrudin ditunjuk sebagai Ketua Steering Committee.
Agus Syabarrudin yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI sekaligus Senior Executive Advisor Fundbridge Globalink Investa, menyebut FGD Seri 1 mengusung tema “Fondasi Regulasi & Arsitektur Keuangan Negara”.
“Diskusi akan fokus pada penyelarasan peta jalan makro PFII dengan strategi penanaman modal nasional,” ujar Agus.
Libatkan Himbara dan BPD Jadi Jangkar Daerah
Agus menegaskan, momentum ini krusial untuk memastikan seluruh instrumen negara siap. Termasuk Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah / BPD sebagai mitra lokal.
“BPD dan Himbara harus aktif mengoptimalkan keberadaan PFII untuk pembiayaan ke pengusaha yang menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Tiga Pilar Ekosistem PFII 2026
Pembangunan PFII ditopang tiga pilar pemangku kepentingan:
1. Regulator: DPR, Kemenkeu, BI, OJK
Bertugas mempercepat regulasi turunan UU 4/2026 dan merancang tata kelola akuntabel. Tujuannya menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas makro di tengah arus modal global.
2. Kementerian Investasi / BKPM: Akselerator Modal
Menjadi jembatan menyinkronkan insentif fiskal dan non-fiskal PFII dengan peta jalan investasi nasional. Fokusnya menarik FDI masif untuk hilirisasi dan infrastruktur strategis.
3. Perbankan Domestik: Himbara & BPD
Menjadi penyambung nadi daerah lewat skema _joint financing_. Tujuannya agar likuiditas global dari PFII langsung mengalir ke proyek pembangunan di daerah.
Harmonisasi Insentif untuk PSN dan Hilirisasi
Topik utama FGD Seri 1 adalah mengintegrasikan insentif PFII ke dalam Proyek Strategis Nasional / PSN dan agenda hilirisasi.
Dengan skema ini, proyek infrastruktur besar tidak hanya mengandalkan APBN atau pinjaman konvensional, tapi bisa mengakses likuiditas global lewat kawasan finansial khusus.
DPR Komitmen Kawal Regulasi Turunan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dijadwalkan jadi pembicara utama untuk menegaskan komitmen parlemen mempercepat payung hukum operasional PFII.
“Lahirnya UU baru harus segera diikuti ketegasan regulasi teknis agar tidak kehilangan momentum emas di pasar global,” kata Agus.
Menurutnya, PFII bukan sekadar ikut tren global, tapi kebutuhan mendesak memperdalam pasar keuangan domestik.
“Kami berharap DPR mengawal agar regulasi turunan rampung tepat waktu. Ini pesan kuat ke dunia: Indonesia siap jadi hub finansial yang aman, transparan, dan kompetitif,” ujarnya.
Target Investasi Rp2.041,3 Triliun
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, juga dijadwalkan hadir.
“Target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. PFII jadi instrumen baru menawarkan insentif fleksibel bagi investor global, dikunci untuk hilirisasi dan PSN,” kata Agus.
SMSI optimistis fasilitas khusus di PFII akan menarik _sovereign wealth funds_ dan investor institusional dunia masuk ke sektor riil Indonesia.
Langkah Selanjutnya
FGD Seri 1 menjadi fondasi awal. Tantangan berikutnya: merancang mekanisme kliring, sistem hukum khusus ramah investasi, dan sinkronisasi fintech mutakhir.
“Dengan sinergi regulator, parlemen, dan industri, kita optimis membangun arsitektur keuangan masa depan Indonesia,” tutup Agus.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
