banner 130x650

Pemdes dan BPD Kotim Harus Tanggap Keluhan Masyarakat

Kotim
Photo : Hendra Sia - Anggota DPRD Kotim

Anggota Komisi I DPRD Kotim, Kalimantan Tengah meminta agar pihak Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk cepat tanggap dalam menerima keluhan atau aspirasi dari warga masyarakat.

Hendra Sia, Anggota Komisi I DPRD Kotim menyebutkan setiap bentuk aspirasi masyarakat merupakan langkah kemajuan bagi setiap Desa yang ada di Kotim ini.

Disisi lain legislator Dapil V ini meminta agar Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD juga lebih proaktif dalam menyerap setiap bentuk aspirasi yang datang dari warganya.

Kotim
Photo : Ilustrasi dari program-program desa

“Aspirasi masyarakat ini merupakan acuan atau tolak ukur bagi kemajuan desa itu sendiri, kritik saran yang bersifat membangun harus di tampung dan bahkan di implementasikan agar terwujudnya keharmonisan dalam lingkup masyarakat desa itu sendiri,” ungkap Hendra pada Selasa, 19 Oktober 2022.

BACA JUGA :  Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim, Minta Dinas Pertanian dan Dinas Perijinan Berkolaborasi

Disisi lain dia menekankan, aspirasi masyarakat berkaitan dengan program desa merupakan bentuk kontrol terhadap ketepatan penggunaan anggaran oleh pemerintah desa.

Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari setiap program yang dikembangkan di desa tersebut.

Baca Juga :

Potensi Banjir Besar Terjadi Lagi, Komisi IV DPRD Kotim Minta Hal Ini

“Pemerintahan yang kompeten, terbuka dan juga humanis harus digalakkan, karena semua itu terhubung secara langsung dengan masyarakat di setiap desa, artinya apa yang dilakukan di desa selalu terpantau, sehingga saran masukan atau kritikan itu pasti ada, untuk itu kami mendorong agar Pemdes dan BPD lebih proaktif dan profesional dalam mengayomi masyarakat kita,” timpalnya.

BACA JUGA :  PDI Perjuangan dan Fraksinya di DPRD Kotim Sebut AKD Baru Tidak Sah dan Berpotensi Hukum

Disisi lain Hendra Sia juga menegaskan, warga masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengawasi dan mengontrol setiap program yang menggunakan uang negara yang disalurkan melalui APBD atau APBN tersebut.

“Kita berharap nantinya ketika masyarakat mengkritik program desa justru tidak mendapatkan tempat, ayomi mereka bina mereka dan sejahtera mereka karena program desa bisa berjalan apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemdes dan BPD desa itu sendiri,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca