P3K diduga Maladministrasi dan Siluman Diperiksa oleh Inspektorat Madina

Kasus dugaan maladministrasi dan siluman P3K di Madina, hingga hari ini sudah puluhan orang yang diperiksa oleh tim tipikor Polda Sumut. Dan tak tertutup kemungkinan, tersangka lain dalam kasus ini akan terus bertambah lagi.

Selain tipikor Polda Sumut yang memeriksa, terbaru Inspektorat Madina juga melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap kasus P3K tersebut.

Kisruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Madina, Verifikasi Faktual (Verfak) merupakan solusi menyelesaikan masalah maladministrasi dan honor siluman.

Kepala Inspektorat Mandailing Natal (Madina), Rahmad Daulay akan mengusulkan untuk melakukan Verifikasi Faktual (Verfak) terkait penyelesaian masalah maladministrasi dan honorer siluman peserta penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kerja (P3K) tahun 2023, yang proses hukumnya sedang ditangani Polda Sumut.

Hal itu disampaikan Rahmad Daulay kepada sejumlah awak media saat dikonfirmasi, Senin (22/01/2024) diruang kerjanya.

“Saya akan mengusulkan dilakukan verifikasi faktual kepada tim panitia seleksi (pansel) PPPK agar terkait masalah maladministrasi dan PPPK siluman ini bisa segera di selesaikan.”ucapnya

Selain dapat menghemat waktu, dengan verifikasi faktual yang dilakukan disejumlah sekolah juga lebih efisien. Sebab, dilakukannya verfak dengan cara mengambil keterangan sepertiga dari guru yang ada di sekolah tersebut, dipastikan hasilnya juga tidak akan mengecewakan.

Rahmad juga mengaku, saat ini masih terus melakukan pemeriksaan berkas dan terus menerima laporan dari berbagai sumber tentang peserta P3K yang dicurigai melakukan maladministrasi dan siluman.

Dari awalnya ratusan data yang ditemukan, ini dikarenakan adanya informasi yang double tentang oknum peserta PPPK yang dinyatakan lulus sesuai surat pengumuman nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, saat ini yang kita temukan menjadi puluhan. Dan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi ratusan apabila verifikasi faktual ini dilakukan.

“Sesuai arahan bupati, Inspektorat Madina hingga saat ini terus bekerja melakukan pemeriksaan. Dan mohon doa dari masyarakat agar tugas ini bisa secepatnya kami selesaikan.”tambahnya

Seperti yang diketahui, saat ini kasus dugaan suap atau pungli terkait penerimaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru tahun 2023 Madina sedang bergulir di Polda Sumut dengan tersangkanya Kadis Pendidikan Madina, inisial DHS.

Dikutip dari sejumlah media online, Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan rekan wartawan, diketahui sudah puluhan orang yang diperiksa oleh tim tipikor Polda Sumut. Dan tak menutup kemungkinan, tersangka dalam kasus ini akan bertambah, mengingat saat ini kasus P3K tahun 2023 di Mandailing Natal (Madina) masih menjadi topik hangat dalam pembicaraan dibeberapa kesempatan.