Sekretaris Umum (Sekum) Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Kalimantan Tengah, Ahmada Dahlan, menilai eskalasi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalimantan telah memicu krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Menurutnya, gelombang aksi demonstrasi mahasiswa se-Kalimantan dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti nyata hilangnya kesabaran masyarakat atas penanganan krisis yang dinilai lambat, tidak responsif, dan minim empati.
“Ini bukan sekadar bencana alam. Ini sudah menjadi krisis legitimasi kepemimpinan,” ujar Ahmada Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, dinamika opini publik saat ini mengalami pergeseran berbahaya, dari kritik terhadap kebijakan publik menjadi serangan personal yang masif terhadap Gubernur dan keluarganya. Kondisi tersebut, kata dia, menyingkap kegagalan fatal lingkaran dalam atau Ring 1 Kepala Daerah.
Ahmada membeberkan tiga kegagalan utama Ring 1. Pertama, Crisis Blindness dan komunikasi defensif, yakni gagal membaca sinyal bahaya sejak dini serta hanya memberikan respons reaktif dan mekanis tanpa empati kepada masyarakat terdampak.
Kedua, absennya perisai politik. Ring 1 dinilai gagal berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone), sehingga Gubernur dibiarkan menjadi penangkal petir utama atas semua kritik tanpa dibekali narasi penyeimbang berbasis data yang kuat.
Ketiga, paralisis eksekusi birokrasi. Kultur birokrasi yang kaku dan bermental Asal Bapak Senang (ABS) dinilai melumpuhkan kecepatan aksi tanggap darurat Karhutla serta penanganan medis bagi warga penderita ISPA.
Untuk menghentikan erosi modal politik dan memulihkan kepercayaan publik, Ahmada Dahlan merekomendasikan tiga langkah strategis yang harus segera diambil Gubernur.
Pertama, melakukan pembersihan internal dengan merombak total Ring 1 dan tim komunikasi. Elemen yang inkompeten dan bermental ABS harus diganti dengan profesional komunikasi krisis yang adaptif dan berbasis data.
Kedua, debirokratisasi penanganan bencana. Alur birokrasi penanganan Karhutla dan ISPA harus dipangkas, dengan menerapkan Indikator Kinerja Utama berbasis hasil nyata di lapangan, seperti penurunan jumlah titik panas (hotspot) dan kecepatan layanan kesehatan.
Ketiga, restorasi kepemimpinan moral. Dalam kondisi massa yang sudah terkondisikan dan berpotensi ditunggangi niat jahat, Gubernur dinilai tidak harus selalu turun langsung menemui demonstran demi menghindari framing negatif yang merugikan.
“Akar dari meluruhnya legitimasi kepemimpinan saat ini bukanlah sekadar bencana alam, melainkan disfungsi sistemik Ring 1. Evaluasi mendalam dan pembersihan staf internal yang tidak efektif menjadi syarat mutlak bagi Gubernur untuk menyelamatkan sisa modal politik dan mengembalikan stabilitas pemerintahan daerah,” tegas Ahmada Dahlan menutup pernyataannya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
