SMSI dan ABPEDNAS Sepakat Perkuat Sinergi untuk Tata Kelola Desa Transparan

Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Mei 2026 sore.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Delegasi SMSI dipimpin Ketua Umum Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, http://A.Ks., http://S.Sos., http://M.Si.

Dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, http://M.PWK., IPU, dan Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam suasana penuh keakraban, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi yang berdiri pada 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini SMSI menaungi 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Firdaus menyebut SMSI tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Karena itu, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk pembangunan desa.

“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, jaringan kepengurusan SMSI yang hampir merata di seluruh daerah menjadi modal penting untuk mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS. Dukungan tersebut akan dijalankan sesuai fungsi pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, melalui penyampaian informasi objektif, edukasi publik, dan fungsi kontrol sosial.

“Kami siap berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media anggota SMSI di daerah,” katanya.

Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen menyambut positif kunjungan SMSI. Menurutnya, ABPEDNAS mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia dengan fungsi strategis sebagai media komunikasi dan koordinasi, penyalur aspirasi masyarakat desa, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.

Ia menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas. “Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional,” katanya.

Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan SMSI untuk mendukung program organisasi dan membangun opini publik positif terkait pembangunan desa.

Kolaborasi ini merupakan implementasi hasil Rapimnas ABPEDNAS, khususnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, dan sinergi nasional bersama lembaga pemerintah serta organisasi pers.

“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.

Ia juga mengungkapkan ABPEDNAS telah melaksanakan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia. (***)