Gabungan Pemuda Kotawaringin Timur yang terhimpun dalam tiga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) memberikan tekanan terhadap penyelesaian polemik keikutsertaan atlet kabupaten setempat dalam ajang Porprov Kalteng 2026 kian menguat.
Hal ini berdasarkan hasil telaahan tiga OKP setelah melakukan audiensi dengan KONI pada Kamis (02/04/2026) malam.
Dari berbagai rangkaian kajian persoalan yang dilakukan tiga OKP tersebut sampai pada puncaknya meminta audensi dengan pengurus KONI Kotim, organisasi kepemudaan kini mulai mengambil sikap tegas mengingat nasib dunia olahraga dan para atlit dipertaruhkan.
” Nama baik dan marwah daerah yang sebelumnya sudah mengantongi gelar Juara Umum Porprov Kalimantan Tengah itu diharapkan jangan sampai terdampak akibat trauma masa lalu,” kata Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kotawaringin Timur, Mukhlan Kamis malam (02/04/2026).
Ia, menyatakan pihaknya akan melakukan telaah lanjutan terhadap hasil pertemuan tersebut. Namun ia memberi batas waktu yang jelas.
“Setelah kami melakukan audiensi, kami akan melakukan telaah terkait hal ini. Selama 3×24 jam, apabila tidak ada progres yang jelas, maka kami akan melakukan aksi di depan Dispora,karena kami menilai Kadispora ini terindikasi tidak becus dalam menjalankan tugasnya,” tukasnya.
Menurutnya harus disadari bahwa KONI ini sudah dijamin oleh undang-undang, jadi kami kira tidak bisa diabaikan hanya karena persoalan kebijakan dan aturan setingkat lebih bawah dari perintah tegas undang-undang.
Disisi lain Muhlan juga mengingatkan semua pihak bahwa melalui peraturan yang baku tersebut, Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk keolahragaan, termasuk KONI, sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
“Sehingga tidak ada alasan apapun yang bisa menjadi kendala dasar untuk tidak menyertai pembinaan para atlit atau sektor olahraga di daerah ini melalui sokongan anggaran dari pemerintah, maka dari itu kami gabungan dari tiga OKP ini akan mengawal persoalan ini,” paparnya.
Desak DPRD Turun Tangan
Tidak hanya itu, SAPMA juga meminta DPRD Kotawaringin Timur untuk tidak tinggal diam dan tutup mata. Menurut Mukhlan, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan, terutama dalam situasi yang menyangkut masa depan atlet daerah.
“Kami minta DPRD sebagai pengawas pemerintah untuk segera melakukan RDP guna memastikan dan mempercepat terkait nasib para atlet Kotim untuk Porprov Kalteng 2026, jangan tutup mata persoalan ini, pikirkan atlet Kotim,” ujarnya.
Desakan ini menjadi sinyal bahwa persoalan yang awalnya berada di ranah olahraga kini telah bergeser menjadi isu kebijakan publik yang lebih luas.
Sorotan ke Dispora, Minta Evaluasi Kadis
Dalam pernyataannya, SAPMA juga secara terbuka menyoroti peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Mereka menilai ada kelalaian dalam menjalankan tugas yang berdampak pada ketidakpastian yang terjadi saat ini.
“Kami juga meminta Bupati Kotim untuk melakukan evaluasi terhadap Kadispora, karena kami menganggap lalai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya,” lanjut Mukhlan.
Dari Audiensi ke Tekanan Politik
Sikap tegas ini menandai perubahan fase dalam polemik olahraga di Kotim. Jika sebelumnya OKP hadir sebagai jembatan aspirasi atlet, kini mereka mulai bergerak ke arah tekanan terbuka terhadap pemangku kebijakan.
Apalagi, di tengah belum adanya kepastian anggaran yang diakui KONI sebagai kendala utama, dampaknya sudah terasa langsung di lapangan termasuk mulai berpindahnya sejumlah atlet ke daerah lain.
Atlet di Tengah Ketidakpastian
Di balik dinamika ini, para atlet tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka kini berada di persimpangan: bertahan dengan ketidakpastian, atau mencari kepastian di daerah lain.
Dengan ultimatum 3×24 jam yang disampaikan OKP, publik kini menunggu apakah akan ada langkah cepat dari pemerintah daerah, atau justru gelombang aksi yang akan membuka babak baru polemik ini.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
