Buka 9 Kursi Strategis! Pemkab Seruyan Gelar Seleksi JPT Pratama 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan resmi memulai proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi JPT Pratama Tahun 2026. Pembukaan dilakukan langsung Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda S.E., M.Si. di Aula BAPPERIDA, Senin 15/6/2026.

Seleksi ini jadi langkah strategis Pemkab Seruyan menjaring pejabat tinggi pratama yang punya kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan untuk mengisi 9 posisi penting di lingkungan Pemkab.

Sebanyak 9 jabatan dibuka tahun ini, meliputi:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
2. Asisten Administrasi Umum Setda
3. Inspektur Daerah
4. Sekretaris DPRD
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Dinas PUPR
8. Kepala BKAD
9. Kepala Bapenda

Turut hadir Wabup H. Supian S.Ag, Plh Sekda, panitia seleksi, tim asesor, hingga 41 peserta yang lolos administrasi dari total 44 pelamar.

Proses pendaftaran awal 21 Mei – 4 Juni 2026 diperpanjang 7 hari karena tingginya animo. Dari 44 pelamar, 41 dinyatakan lolos administrasi.

Tahapan asesmen kompetensi digelar 15-16 Juni 2026 oleh tim asesor Pusat Penilaian ASN Kementerian Pertanian dan Pusat Layanan Psikologi UMB. Tahapan penulisan makalah + wawancara akhir dijadwalkan 18-19 Juni 2026.

Kepala Pusat Penilaian ASN Kementan Indri Fitriani S.H., M.A.P. menyebut asesmen jadi instrumen penting agar seleksi objektif dan berbasis kemampuan nyata.

“Melalui asesmen ini diharapkan lahir pejabat yang mampu menjawab tantangan organisasi dan memberi pelayanan publik berkualitas,” ujarnya.

Bupati Ahmad Selanorwanda tegas. Seleksi ini bukan formalitas, tapi momentum menentukan arah birokrasi Seruyan ke depan.

“Seleksi ini harus melahirkan pemimpin yang bersih, profesional, dan akuntabel. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi. Peserta punya peluang sama tunjukkan kualitas kepemimpinan dan gagasan inovatif,” tegas Bupati.

Bupati juga soroti tantangan pembangunan daerah yang makin kompleks. Pemkab menargetkan hasil seleksi melahirkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan percepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.