Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenimipas dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan terkait terkait polemik fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026) pukul 10.00 WIB.
RDP ini digelar untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan antara Ombudsman RI dengan pihak Kemenimipas. Hadir Dirjen Pemasyarakatan Mashudi, Kakanwil Pemasyarakatan Jabar, Kalapas Cibinong, dan Ombudsman RI.
Sebelumnya Ombudsman melakukan sidak pada Rabu (23/9/2026) dan menemukan lebih dari 10 unit kamar berstandar apartemen di area belakang Lapas Cibinong yang terpisah dari blok warga binaan umum. Fasilitasnya lengkap: ruang tamu, AC, TV 50 inci, kulkas, dapur, tempat tidur hotel, bahkan ditemukan minuman keras, rencana pembangunan gym dan mini golf. Sidak sempat diwarnai aksi saling dorong saat petugas lapas menghalangi tim Ombudsman.
Buntut temuan itu, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan dan 52 warga binaan diperiksa.
Soroti Diskriminasi dan Over Kapasitas
Dalam RDP yang terekam Live, salah satu Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar menegaskan prinsip pemasyarakatan harus nondiskriminatif dan imparsial.
“Imigrasi dan Pemasyarakatan sejatinya ruhnya itu nondiskriminatif Pak, dia harus imparsial terhadap seluruh warga binaan tidak ada dispensasi, tidak ada pemberian fasilitas yang dibeda-bedakan. Nah ini kan mencederai perasaan publik,” ujarnya dalam RDP.
Ia juga menyoroti kondisi Lapas Cibinong yang sudah over kapasitas. Yang seharusnya hanya berkapasitas 845 orang, kini dihuni 1.800 warga binaan.
Legislator tersebut juga menyinggung adanya warga binaan dengan kemampuan finansial kuat yang mendapat fasilitas istimewa.
“Warga binaan dengan kemampuan finansial yang kuat, Jimmy Masrin baru satu soal. Ada Pak Ferdy Sambo juga di situ. Ada juga aktor-aktor lain, ada tipikor juga, mantan Walikota Bekasi ada juga di situ. Banyaklah kalau mau disebut,” tegasnya.
Ia meminta pengusutan tuntas dan transparan.
“Yang kita inginkan pertama usut tuntas dan transparan Pak. Yang bersalah berikan sanksi dan jangan ditutup-tutupi. Bukan hanya nonaktif, kalau memang ditemukan ada unsur pidana di situ proses pidana,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyatakan pihaknya akan turun langsung ke Lapas Cibinong setelah RDP untuk melihat fakta di lapangan dan akan menyusun rekomendasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Ketua Komisi XIII Willy Aditya menyebut temuan ini terjadi karena ada supply and demand di dalam Lapas.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
