Paramadina Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran, Komunikasi Pemerintah Dinilai Belum Empatik

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, persoalan komunikasi pemerintah menjadi sorotan utama. Bukan soal programnya, tapi bagaimana cara pemerintah menjelaskan program itu kepada rakyat.

Hal itu mengemuka dalam webinar “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang digelar Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Forum ini mempertemukan pejabat Badan Komunikasi RI, pakar CSIS, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah selama dua tahun terakhir.

Pemerintah Harus Mau Mendengar, Bukan Hanya Bicara

Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie, menegaskan komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program Presiden.

Menurut Fahd, pemerintah juga harus bisa menyerap aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat agar sampai ke Presiden.

“Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, termasuk kritik dan keluhan rakyat, agar sampai kepada Presiden,” tegas Fahd.

Anomali Kepercayaan Publik

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti adanya anomali: tingkat ketidakpuasan terhadap Presiden dinilai lebih besar dibandingkan tingkat kepuasan publik.

Arya menilai kepercayaan publik tidak akan naik jika rencana komunikasi pemerintah belum selesai.

“Bagaimana trust level-nya meningkat, communication plan-nya justru belum selesai. Pekerjaan rumahnya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif,” ujar Arya.

Ia juga menyoroti pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI yang sudah tiga kali dalam dua tahun, disertai perubahan nomenklatur kelembagaan.

Fondasi Rapuh, Rumah Mewah

Dari perspektif ilmu komunikasi, Dosen Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi (Prabu), mengibaratkan komunikasi pemerintah seperti rumah mewah yang dibangun di atas fondasi rapuh.

“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Untuk memperkuat komunikasi, perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” kata Prabu.

Kritik Bukan Ancaman

Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, menekankan kritik masyarakat adalah bagian sah dari demokrasi dan bukan ancaman.

“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi, komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tetapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara,” tegas Tunggal.

Persuasi Tanpa Tanggung Jawab Sosial Berbahaya

Pengamat Komunikasi Publik dan Politik Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, mengingatkan soal etika komunikasi.

“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, tetapi persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran? Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial?” ungkap Abdul Malik.

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026 yang diikuti ratusan peserta dari kalangan alumni, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat umum. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini turut hadir.

Melalui forum ini, Universitas Paramadina berharap evaluasi kritis ini menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah agar komunikasi yang transparan, empatik, inklusif, dan partisipatif dapat terus diperkuat.