Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid.
Desakan itu datang dari Lentera Keadilan Indonesia (LAKI), yang pada 15 September 2026 menyerahkan surat Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Surat Nomor EXT-LAKI/001/14/09/2026 tersebut juga ditembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Direktur LAKI, Ridwan Umar, mengatakan langkah ini diambil demi kepastian, penegakkan, dan keadilan hukum.
“Sesuai dengan tekad Presiden Prabowo untuk membersihkan negeri ini dari segala bentuk praktik KKN, maka kami mengambil langkah ini. Penegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Permintaan klarifikasi ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, yang juga sudah diunggah dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung dan bisa diakses publik.
LAKI menegaskan, permintaan ini bukan sekadar menyebut nama, tetapi memuat serangkaian fakta, keterangan saksi, dan barang bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara Jaksa Syahrul, pekerjaan/proyek di lingkungan Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, persoalan hukum yang dihadapi Maliki, dokumen pekerjaan, kunjungan ke Amuntai, serta penyerahan sejumlah uang melalui kurir yang disebut berkaitan dengan Jaksa Syahrul.
7 Fakta Hukum Yang Disampaikan LAKI ke KPK:
1. Terkait Persoalan Hukum Maliki
Putusan memuat keterangan saksi Marwoto, Kasi Jembatan Dinas PUPR HSU, yang dipanggil terdakwa Maliki untuk hadir ke Kejati Kalsel karena ada permasalahan yang sedang dihadapi Maliki. Saksi Marwoto kemudian bersama H. Radi pergi ke Kejati Kalsel dan bertemu dengan Syahrul untuk membicarakan permasalahan Maliki. Dalam rangkaian yang sama, Maliki menyiapkan berkas kontrak pekerjaan yang menjadi permasalahan untuk diserahkan kepada Syahrul. (Putusan hlm. 176)
2. Jaksa Syahrul Datang ke Amuntai
Dalam barang bukti perkara terdapat satu lembar fotokopi catatan tangan yang memuat tulisan: _”1. Pak Syahrul pernah ke Amuntai klarifikasi pekerjaan Pengairan.”_ (Putusan hlm. 17). LAKI meminta KPK menjelaskan, dalam kapasitas apa Syahrul datang ke Amuntai, siapa yang meminta, pekerjaan apa yang diklarifikasi, dan apa hasilnya.
3. Penyerahan Rp300.000.000
Putusan memuat keterangan: “…uang yang merupakan uang fee proyek yang diserahkan kepada Syahrul Kasi Ekmon Kejati Kalsel sebesar Rp300.000.000,00 melalui kurirnya Syahrul atas permintaan Maliki terkait masalah hukum yang dihadapinya.”
Saksi Abraham Radi, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PUPRP HSU sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, dalam keterangannya yang termuat dalam putusan menyebut Syahrul pernah menerima uang 300 juta rupiah. Disebutkan, uang tersebut berasal dari fee proyek dan diserahkan melalui kurir Syahrul atas permintaan Maliki, selaku PPK Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP HSU.
Abraham Radi bersama Marwoto disebut menyaksikan langsung penyerahan itu. Keduanya melihat Maliki menyerahkan 2 kotak dus berisi uang kepada Syahrul melalui kurirnya. (Putusan hlm. 162 dan 176)
4. Penyerahan Rp195.000.000
Dalam keterangan saksi yang termuat dalam putusan, terdapat pula keterangan mengenai uang Rp195.000.000 yang diserahkan kepada Syahrul, terkait persoalan di Kejati dan pernyataan untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut. (Putusan hlm. 264)
5. Penyerahan Rp245.000.000
Putusan juga memuat keterangan saksi mengenai penyerahan uang Rp245.000.000 kepada Syahrul selaku Kasi Ekonomi dan Moneter. (Putusan hlm. 274)
LAKI meminta KPK memastikan apakah ketiga nominal tersebut merupakan satu rangkaian pemberian, beberapa pemberian yang berbeda, atau memiliki konteks dan tujuan yang berbeda.
6. Penyerahan di Halaman RRI Banjarmasin,
Putusan memuat keterangan Maliki bersama Marwoto dan Abraham Radi bertemu dengan kurir/utusan Syahrul Kejati di halaman RRI Banjarmasin. Dalam keterangan tersebut disebutkan uang sebesar Rp300.000.000 diserahkan kepada kurir tersebut. (Putusan Maliki No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm hlm.58)
7. Pertemuan di Ruang Kerja Jaksa Syahrul
Putusan juga memuat keterangan adanya pertemuan di ruangan Jaksa Syahrul di Kejati setelah rangkaian penyerahan tersebut, untuk membahas persoalan hukum yang dihadapi Maliki. (Putusan hlm. 280)
Menurut LAKI, fakta-fakta tersebut tidak sepatutnya dibaca secara terpisah. Setidaknya terdapat empat mata rantai peristiwa:
Mata Rantai Pertama – Amuntai: Jaksa Syahrul disebut pernah datang ke Amuntai untuk klarifikasi pekerjaan pengairan.
Mata Rantai Kedua – Kejati Kalsel: Maliki menghadapi persoalan hukum, menyiapkan dokumen kontrak untuk diserahkan kepada Syahrul, sementara Marwoto dan H. Radi bertemu dengan Syahrul di Kejati Kalsel.
Mata Rantai Ketiga – Penyerahan Uang: Terdapat keterangan penyerahan Rp300 juta, Rp195 juta, dan Rp245 juta kepada Syahrul.
Mata Rantai Keempat – Konfirmasi dan Pembahasan: Maliki bersama pihak-pihak yang disebut dalam keterangan saksi bertemu dengan kurir Syahrul di halaman RRI Banjarmasin, dan kemudian ada pertemuan di ruang kerja Syahrul.
Bahkan dalam putusan itu, Syahrul juga disebut menerima aliran fee lain. Untuk tahun 2021 misalnya, total fee proyek disebut mencapai Rp818,95 juta. Dari jumlah itu, Rp225 juta disebut diterima terdakwa melalui ajudannya, sedangkan Rp245 juta diserahkan kepada Syahrul.
Sementara itu, Pengadilan Tipikor Banjarmasin telah menyatakan Bupati HSU Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta Tindak Pidana Pencucian Uang.
Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Abdul Wahid, dan denda 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.
Namun dari sejumlah pihak tersebut, baru Maliki yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara Agus Susiyawanto, Marwoto, dan Abraham Radi, menurut putusan, harus turut bertanggungjawab.
LAKI juga mempertanyakan bagaimana proses penanganan laporan perkara ini di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel).
Menurut Ridwan Umar, perbuatan yang disebut dalam putusan tersebut merupakan perbuatan yang tidak bisa ditolerir untuk seorang penegak hukum.
“Bukan memeriksa perkara yang bersangkutan, malah memperdagangkan perkara. Ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Ridwan.
LAKI meminta Kejati Kalsel dan KPK untuk menjelaskan secara terbuka, apakah laporan terkait Syahrul ini sudah diproses, dihentikan, atau masih menggantung tanpa kejelasan.
Pertanyaan utama LAKI kepada KPK adalah: Sampai di mana proses hukum terhadap Jaksa Syahrul?
Apakah Syahrul telah dimintai klarifikasi, diperiksa sebagai saksi, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka, atau dilakukan tindakan hukum lainnya? Apabila sudah dilakukan, sampai tahap apa dan bagaimana statusnya saat ini? Apabila belum, apa alasan dan dasar hukumnya?
LAKI juga mempertanyakan secara terbuka, apakah terdapat perlakuan berbeda terhadap perkara atau fakta hukum tersebut karena pihak yang disebut adalah seorang jaksa?
LAKI menegaskan pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa KPK telah melindungi Jaksa Syahrul. Namun pertanyaan tersebut layak diajukan karena fakta yang tercantum dalam putusan berkaitan dengan seorang jaksa selaku aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. LAKI meminta KPK membuktikan bahwa prinsip equality before the law benar-benar berlaku dan tidak ada aparat penegak hukum yang berada di atas hukum.
Dalam surat tersebut, LAKI meminta 21 poin kepada KPK, di antaranya menelaah putusan secara menyeluruh, memberikan klarifikasi status hukum Syahrul, menelusuri kedatangan ke Amuntai, dokumen kontrak, pertemuan di Kejati, kurir di halaman RRI, tiga nominal uang, pertemuan di ruang kerja, sumber dana, aliran dana, komunikasi, dokumen, bukti elektronik, memeriksa saksi, menguji mata rantai pembuktian, hingga memastikan apakah pernah diterbitkan SPDP atau dilakukan penyidikan.
Kini publik menunggu, bagaimana KPK menjawab permintaan klarifikasi LAKI ini.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
