Kekhawatiran warga Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kian memuncak. Akses jalan utama desa dilaporkan terendam banjir hampir satu meter pada Sabtu (01/11/2026).
Kekhawatiran itu disampaikan dua tokoh penting desa, yakni Ketua BPD Riam Adungan, Fahriansyah, dan Tokoh Masyarakat, Samsul Bahri.
Ketua BPD Riam Adungan, Fahriansyah, menegaskan perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar desa wajib menjaga kemaslahatan masyarakat lokal dan belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya.
“Kemaslahatan masyarakat lokal wajib dijaga perusahaan. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, jangan menunggu ada korban jiwa,” tegas Fahriansyah, Senin (02/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan sikap BPD yang berada di pihak keselamatan warga.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Riam Adungan, Samsul Bahri, mengatakan banjir yang merendam jalan desa tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
“Jalan yang kemarin diributkan di medsos, dalam rekaman dan video tersebut viral,” ucap Samsul Bahri yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi warga.
Ia menegaskan warga tidak pernah menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Warga hanya meminta perhatian perusahaan terhadap akses jalan yang merupakan jalur paling nyaman menuju kecamatan.
Samsul Bahri juga mengungkap fakta lain. Selama ini dirinya berupaya melindungi tanah warga yang belum dibebaskan agar tidak tertimbun tanah buangan (overburden) dengan memasang kawat pembatas. Namun, upaya tersebut justru pernah dilaporkan dengan tuduhan perintangan tambang.
“Padahal faktanya saya tidak pernah menyetop aktivitas tambang,” jelasnya.
Menurut Samsul, warga masih trauma dengan kejadian tahun 2022 lalu, ketika tanggul danau bekas galian tambang jebol. Peristiwa itu menghanyutkan satu unit mobil dan hampir merenggut nyawa Wakil Ketua BPD beserta keluarganya.
“Tahun 2022 banjir seperti ini hampir memakan korban, yakni Wakil Ketua BPD beserta keluarga karena terseret banjir akibat jebolnya tanggul,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun, Pemerintah Desa Riam Adungan telah dua kali mengundang pihak PT Arutmin Indonesia Site Satui untuk klarifikasi terkait banjir tersebut. Namun, pihak perusahaan tidak hadir.
Surat resmi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM juga sudah dilayangkan Pemdes, namun hingga kini belum ada tindak lanjut pemeriksaan teknis yang memadai.
Kini dengan pernyataan resmi dari Ketua BPD dan kesaksian tokoh masyarakat, warga mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan teknis, pengamanan lokasi, dan penjelasan terbuka kepada publik.
JANGAN TUNGGU KORBAN JIWA!
Redaksi http://MentayaNet.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak PT Arutmin Indonesia Site Satui untuk hak jawab terkait pemberitaan ini.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
