KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan terus memperkuat upaya penataan dan sinkronisasi tata ruang wilayah guna menyelesaikan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pascapelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., di Aula Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
Rapat tersebut secara khusus membahas langkah penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan sekaligus menyelaraskan kebijakan tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Plh. Sekda Seruyan, dr. Bahrun Abbas, menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tata ruang agar pemanfaatan wilayah dapat berjalan lebih terarah serta tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Kita ingin persoalan fragmentasi fungsi kawasan hutan ini bisa diselesaikan melalui sinkronisasi tata ruang. Karena itu, perlu ada penyelarasan antara RTRW kabupaten dan provinsi agar tidak menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan ruang,” ungkap Bahrun Abbas.
Berdasarkan hasil pembahasan, penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca-TORA PPTPKH akan dilakukan melalui proses reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.
Rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan selanjutnya akan disinkronisasikan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahrun Abbas menyampaikan bahwa proses penyelarasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan hasil pelaksanaan program TORA dapat terakomodasi dalam kebijakan tata ruang sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang sudah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan nantinya akan disinkronisasikan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, terhadap objek tanah yang telah memperoleh pola persetujuan TORA PPTPKH akan dilakukan proses holding zone untuk diarahkan menjadi zona budidaya.
Hasil dari proses tersebut nantinya menjadi data pendukung dalam upaya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui mekanisme reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun usulan perubahan peruntukan tersebut akan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan.
Menurut Bahrun Abbas, langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan sekaligus memberikan arah yang lebih jelas terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Seruyan.
Selain membahas penyelesaian persoalan kawasan hutan, Pemerintah Kabupaten Seruyan juga memberikan perhatian terhadap pentingnya integrasi data sektoral dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen tata ruang daerah.
Sejumlah data yang perlu diintegrasikan di antaranya mencakup kawasan persawahan, tambak, serta berbagai data teknis lainnya yang berkaitan dengan kondisi eksisting dan kebutuhan pemanfaatan ruang.
Untuk mendukung hal tersebut, Bahrun Abbas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar segera menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan pembangunan yang membutuhkan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan, khususnya bidang yang menangani tata ruang.
“Kami meminta seluruh OPD teknis segera menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang membutuhkan ruang. Data ini penting agar perencanaan tata ruang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kelengkapan dan keakuratan data dari masing-masing perangkat daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan perencanaan tata ruang yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang dihimpun nantinya akan diproses dan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan sebagai bahan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan kebijakan tata ruang di tingkat provinsi.
Bahrun Abbas berharap seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti hasil rapat melalui koordinasi yang lebih intensif, sehingga proses pengumpulan dan penyampaian data sektoral dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Kita berharap langkah ini dapat memperkuat sinkronisasi tata ruang, memastikan keakuratan data sektoral, serta mendorong penyelesaian persoalan kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan di Bumi Gawi Hatantiring,” pungkasnya.
Melalui langkah koordinasi dan sinkronisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen mendorong penataan ruang yang lebih terintegrasi, memperkuat kepastian arah pemanfaatan wilayah, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




KUALA PEMBUANG – 














