banner 130x650

Dana Desa Bukan Warisan! Kades Tusuk Belawan Ditahan Kejari Seruyan, Diduga Mark Up Anggaran

Dana Desa

Kejaksaan Negeri Seruyan akhirnya bertindak tegas. Kepala Desa Tusuk Belawan berinisial YM resmi ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 dan 2023.

Penahanan dilakukan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Palangka Raya untuk kepentingan proses hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Denny Iswanto melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Seruyan, Rahmad Ramadhan Nasution, membenarkan penahanan tersebut.

Ia menyampaikan langkah hukum itu merupakan bagian dari proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Tusuk Belawan.

“Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YM untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Palangka Raya,” ujar Rahmad di Kuala Pembuang, Rabu (18/11/2026).

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tusuk Belawan selama dua tahun, dengan total anggaran mencapai Rp3.486.190.000.

Rinciannya, APBDes tahun 2022 sebesar Rp1.492.079.000 dan tahun 2023 sebesar Rp1.994.111.000.

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta bagi hasil pajak.

BACA JUGA :  Kajari Seruyan: Kasus IKM, Tidak Menutup Kemungkinan Akan Ada Tersangka Baru Lagi

Dana sebesar itu yang seharusnya untuk membangun desa dan mensejahterakan warga, justru diduga dikelola secara tidak benar.

Berdasarkan hasil penyidikan dan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa.

Rahmad mengungkapkan, penyimpangan diduga terjadi dalam proses pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan desa.

Proses pengadaan barang dan jasa disebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan tersebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) serta tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian antara permintaan pembayaran yang telah dicairkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan.

Perubahan APBDes pun diduga dilakukan tanpa didahului musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus sebagaimana mestinya.

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56.

BACA JUGA :  Tim Penasihat Hukum Tegaskan Tuntutan JPU Kejari Sula Telah Objektif dan Sesuai Fakta Persidangan

Nilai kerugian tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan selama dua tahun anggaran.

Saat ini, penyidik Kejari Seruyan masih mendalami perkara tersebut guna melengkapi berkas penyidikan.

Penanganan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca