banner 130x650
DPR RI  

TOK! Setelah 18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

TOK! Setelah 18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Penantian 18 tahun akhirnya terjawab. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Persetujuan diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.

Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju?” tanya Puan.

“Setuju!” jawab anggota DPR RI yang hadir secara serentak.

“Alhamdulillah,” ucap Puan sambil mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Puan menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan atau paksaan pihak mana pun.

“Kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Namun, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Menurut Puan, pembahasan sudah melalui meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna, melalui 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), kunjungan kerja ke 15 provinsi, hingga kunjungan ke 46 dapil untuk menyerap aspirasi akar rumput.

BACA JUGA :  Rieke Cecar Lapas Cibinong, Dari Sambo Sampai 13 Rumah Dinas Siluman

Puan menyampaikan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, daftar hadir telah ditandatangani 361 anggota. Dari jumlah tersebut, 254 orang hadir, sementara lainnya berhalangan karena izin, sakit, dan alasan lain.

“Dengan demikian, kuorum telah tercapai,” ujar Puan saat membuka rapat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pengesahan ini merupakan penantian masyarakat selama 18 tahun, sejak gagasan perampasan aset digulirkan PPATK pada 2008.

“Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman.

Panja telah menyelesaikan pembahasan melalui 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya: 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dari pembahasan tersebut, naskah yang semula 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.

UU Perampasan Aset mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong dan saham bodong.

BACA JUGA :  Apresiasi Pencabutan TAP MPRS 33/1967, Idris Laena Minta TAP MPR 11/98 juga Dicabut

Poin paling krusial adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture). Negara tetap bisa menyita aset jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, maupun melarikan diri.

Untuk jalur ini, aset yang bisa dirampas minimal bernilai Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Selain itu, UU ini juga mengatur perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, pembentukan badan pengelola aset, hingga pengawasan oleh badan independen agar tidak menjadi alat pemerasan.

Kini, setelah palu diketok, UU Perampasan Aset tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan pengundangan.

Pengesahan ini lebih cepat 26 hari dari target awal, yakni 15 Desember 2026.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca