Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan (scam).
Langkah tersebut dilakukan menyusul tercatatnya 450 aduan terkait aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 415 aduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 30 aduan investasi ilegal, dan 5 aduan pergadaian ilegal.
Berdasarkan data Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 64 persen pelapor merupakan perempuan dan 36 persen laki-laki. Adapun modus investasi ilegal yang banyak dilaporkan meliputi skema money game, penawaran jasa periklanan dengan sistem deposit, penawaran perdagangan aset kripto dan forex/futures yang diduga ilegal, serta penawaran investasi yang mencatut identitas entitas berizin.
Sementara itu, data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) periode November 2024 hingga 31 Oktober 2026 mencatat 5.453 aduan terkait penipuan transaksi keuangan di Kalimantan Tengah. Data tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan keuangan (scam) di daerah.
Sebagai tindak lanjut, OJK bersama anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2026 di Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi penanganan aktivitas keuangan ilegal, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan efektivitas langkah pencegahan dan pelindungan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan merupakan ancaman serius terhadap pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan.
“Aktivitas keuangan ilegal dan scam merupakan ancaman serius terhadap upaya pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan,” ujar Primandanu. Menurutnya, koordinasi antaranggota Satgas PASTI Daerah perlu terus diperkuat agar langkah pencegahan dan penanganan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Subdirektorat V Tindak Pidana Siber (Subdit V Tipidsiber) Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, serta anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Subdit V Tipidsiber Polda Kalimantan Tengah, Rony Are Setia, mengingatkan bahwa modus kejahatan digital terus berkembang sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.
“Masyarakat diminta untuk selalu waspada dalam memanfaatkan layanan keuangan digital,” ujar Rony. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas pihak yang menawarkan layanan keuangan, berhati-hati dalam bertransaksi melalui platform e-commerce, serta menghindari praktik judi online.
Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, pada hari yang sama OJK Provinsi Kalimantan Tengah juga menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) bagi Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan (LINK) serta Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota komunitas dalam mengenali modus aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, sekaligus memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ToT, peserta diharapkan dapat berperan sebagai penggerak literasi keuangan yang mampu menyampaikan informasi secara tepat, membantu masyarakat mengenali ciri-ciri penawaran keuangan ilegal, serta mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan.
Kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai perkembangan modus penipuan keuangan dan langkah pencegahannya. OJK Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat untuk senantiasa memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk dan layanan keuangan, mewaspadai janji keuntungan tinggi yang tidak wajar, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi keuangan.
Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat menyampaikan laporan melalui laman http://sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau segera melapor melalui http://iasc.ojk.go.id guna mendukung percepatan penanganan dan upaya penyelamatan dana.
Melalui penguatan koordinasi Satgas PASTI Daerah dan pemberdayaan komunitas literasi keuangan, OJK Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pencegahan aktivitas keuangan ilegal serta memperluas pelindungan konsumen dan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.


















