banner 130x650
POLRI  

Komjen Hendro Pandowo Kini Tentukan Nasib Para Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo

Komjen Hendro Pandowo

Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo kini menjadi sorotan publik. Jenderal bintang tiga itu memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, atau KKEP, terhadap Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026.

Sebagai ketua majelis, Hendro akan menentukan apakah Eko Hadi diberhentikan tidak dengan hormat, atau PTDH, dari kepolisian.

Sepekan sebelumnya, tersangka lain dalam kasus yang sama, Irjen Ahrie Sonta Nasution, telah dijatuhi sanksi PTDH.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya.

Sidang dijalankan dengan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional.

Hendro memimpin majelis yang terdiri dari lima perwira tinggi Polri. Wakil ketuanya adalah Asisten Logistik Kapolri Irjen Agus Dwi Hermawan.

Adapun anggotanya, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Untung Widyatmoko, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

BACA JUGA :  Sat Binmas Polres Padangsidimpuan Himbau Siswa-Siswi Jauhi Narkotika

Eko Hadi diduga menyalahgunakan wewenang dan bersekongkol mengakses secara ilegal sistem di Bagian Monitoring Biro Pengendalian Operasi Bareskrim Polri.

Secara pidana, Bareskrim telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

PROFIL SINGKAT HENDRO PANDOWO

Hendro Pandowo lahir di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969. Saat ini usianya 57 tahun.

Ia lulus Akademi Kepolisian pada 1991, satu angkatan dengan Listyo Sigit Prabowo.

Sebagian besar kariernya dihabiskan di bidang reserse. Ia pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Kapolres Purwakarta, Kapolres Bandung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, hingga Kapolrestabes Bandung.

Pada 2018, ia menjabat Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri. Pada 2020, ia menjadi Wakil Kepala Polda Metro Jaya.

Pada Juli 2024, ia diangkat menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

BACA JUGA :  Sehari Dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Rombak Besar-Besaran, 88 Perwira Dimutasi, 19 Kapolda Diganti

Pada 28 November 2025, ia dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, dan naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal terhitung 1 Januari 2026.

Pada Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik Hendro kembali ke Mabes Polri sebagai perwira tinggi Bareskrim.

Penunjukan Hendro sebagai ketua majelis menempatkannya di pusat perkara yang menjerat empat jenderal Polri, termasuk teman satu angkatannya.

Sidang etik Ahrie Sonta pada 10 November 2026 berlangsung sekitar 11 jam sebelum berujung putusan PTDH, dan Ahrie mengajukan banding.

Kini, hasil sidang Eko Hadi yang dipimpin Hendro akan menentukan apakah jenderal bintang dua itu menyusul diberhentikan dari kepolisian.


Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

You cannot copy content of this page

Eksplorasi konten lain dari MentayaNet

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca