Menkeu Buka-bukaan! Anggaran Kemenko Hilirisasi Ternyata Diambil dari ESDM

Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk mulai menata pembiayaannya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap, anggaran operasional awal Kemenko tersebut diambil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Skema ini ditempuh agar operasional Kemenko bisa langsung berjalan setelah memiliki kantor dan struktur kelembagaan.

“Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) dari Kementerian ESDM,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Dengan skema itu, pemerintah untuk sementara memanfaatkan struktur anggaran ESDM yang sudah ada, sambil menyiapkan desain pengelolaan anggaran khusus untuk Kemenko baru.

Kementerian ESDM sendiri telah mendapat pagu anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Angka tersebut telah disetujui Komisi XII DPR RI sebesar Rp27.372.845.631.000.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, sekitar 82% atau Rp22,51 triliun diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi. Sisanya, Rp3,59 triliun untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

Meski operasional Kemenko Hilirisasi bersumber dari ESDM, bukan berarti seluruh pagu Rp27,37 triliun dialihkan. Pemerintah masih menyusun rincian alokasinya.

Suahasil menjelaskan, pemerintah masih menentukan aspek administratif dan kelembagaan pengelolaan anggaran Kemenko baru.

“Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,” jelasnya.

Artinya, sumber awal memang dari ESDM, namun desain anggaran permanen belum selesai.

Penataan anggaran ini berbarengan dengan perubahan struktur pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026. Bahlil pun memegang dua fungsi sekaligus.

Kemenko baru dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat eksekusi program hilirisasi dan transisi energi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai kementerian teknis berada dalam koordinasi Kemenko tersebut.

Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa ESDM menjadi sumber awal dukungan anggaran operasional.

Kemenko Hilirisasi tidak akan mengambil alih fungsi teknis kementerian lain, melainkan menjalankan peran koordinatif agar eksekusi kebijakan lebih cepat.

Di sisi lain, besarnya pagu ESDM membuat aspek efisiensi menjadi perhatian. Pemerintah berupaya menekan belanja operasional tidak mendesak agar anggaran lebih banyak untuk program yang dirasakan masyarakat.

Saat ini pemerintah masih menyusun desain final pembiayaan Kemenko Hilirisasi. Sumber awal dari ESDM memungkinkan kementerian baru beroperasi tanpa menunggu mekanisme anggaran baru rampung.

Publik tidak hanya perlu melihat dari mana anggaran berasal, tetapi juga bagaimana penggunaannya dipertanggungjawabkan, terutama karena Kemenko ini mengawal agenda besar: mempercepat hilirisasi SDA sekaligus mendorong transisi energi yang berkelanjutan.